Pancasila sebagai dasar perkokoh persatuan di Papua

Selasa, 2 Juni 2026 13:25 WIB

Sekda Kabupaten Tolikara Yosus N Douw diwawancarai wartawan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.ANTARA/Dokumentasi Pribadi.

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara, Papua Pegunungan menyatakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar memperkokoh persatuan dan kesatuan warga negara di Papua.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tolikara Yosua N Douw di Wamena, Senin mengatakan Pancasila idealnya harus dijadikan sebagai jalan hidup, dasar memperkuat persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat Indonesia di Tanah Papua.

"Nilai-nilai Pancasila harus dijadikan jalan hidup atau way of life dasar memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan negara bangsa (nation state) memperkuat nilai-nilai persatuan dan kesatuan di Tanah Papua," katanya.

Menurut dia, peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 mengusung tema Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

"Tema ini mengingatkan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote makna Pancasila sesungguhnya," ujarnya.

Dia menjelaskan makna dimaksud Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia ialah Pancasila memiliki kekuatan untuk mempersatukan keberagaman sekaligus menghadirkan keadilan dan perdamaian (justice and peace).

Ia menggarisbawahi bahwa di Tanah Papua pesan tersebut menemukan relevansi yang sangat nyata.

"Papua sebagai wilayah di ufuk timur Indonesia menyimpan kekayaan budaya, sumber daya alam atau SDA serta keberagaman sosial budaya yang luar biasa," katanya.

Dia menambahkan, Papua belakangan ini menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan kehadiran negara secara nyata dan berkeadilan.

"Kami mengajak untuk seluruh masyarakat Indonesia dan Papua secara khusus untuk membumikan nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan," ujarnya.

Dalam tata kelola pemerintahan, kata dia, nilai Pancasila menuntut hadirnya birokrasi yang profesional, transparan dan berpihak kepada rakyat.

"Pemekaran wilayah dan lahirnya daerah otonomi baru atau DOB harus menjadi sarana untuk mendekatkan pelayanan publik, bukan sekadar menambah struktur pemerintahan," katanya.