Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan mendorong percepatan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA perubahan yang menyisakandua bulan pengoptimalan waktu kerja normal pada 2026. ...
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 per 28 ...
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua membentuk tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan ...
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jayawijaya menyerahkan sertifikat tanah kawasan induk pusat pemerintahan (KIPP) Gunung Susu seluas 72,5 hektare ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua ...
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memperkuat tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pembahasan yang melibatkan DPR Papua Pegunungan serta pengawasan Badan Pemeriksa ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakanpenguatan tata kelola pemerintahan masih menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi di Provinsi Papua, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, ...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menindaklanjuti temuan terkait pengelolaan aset dan kepatuhan administrasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ...
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan keuangan 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua dalam sidang ...
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua mendukung usulan anggota DPR Kabupaten (DPRK) Joy Peggy Kafiar terkait pembuatan regulasi daerah tentang perlindungan penggunaan atribut budaya lokal. ...
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, menyebutmasyarakat di 14 kampung telah menyatakan komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan kenyamanan daerah ini. Wali Kota Jayapura Abisai Rollo ...