#HAK ADAT

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menjadikan masukan pimpinan lembaga gereja se-Tanah Papua sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk menangani berbagai persoalan di daerah. Juru ...

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menjadikan kepala suku sebagai jembatan aspirasi masyarakat adat dengan pemerintah untuk memperkuat komunikasi, menjaga persatuandan mencegah persoalan sosial ...

Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) setempat memperkuat lembaga penyedia pemberdayaan perempuan guna ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan mendorong setiap pembangunan yang berlangsung di daerah setempat mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, seperti budaya dan adat istiadat. Gubernur ...

Majelis Rakyat Papua (MRP) berharap kunjungan perwakilan Kedutaan Besar Inggris dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama untuk mendukung pemberdayaan masyarakat adat dan perempuan Papua. Ketua MRP ...

Gubernur Papua Mathius DFakhiri memastikan lahan masyarakat yang digunakan untuk program Cetak Sawah Rakyat (CSR) tetap menjadi milik masyarakat adat dan tidak akan diambil alih oleh ...

Gubernur Papua Mathius DFakhiri menekankan pentingnya penyelesaian persoalan tanah dan hak ulayat masyarakat adat secara menyeluruh sebelum pembangunan infrastruktur dilaksanakan. ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menilai pentingnya keterlibatan aktif masyarakat adat setempat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian alam berdasarkan ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan (Papsel) mendorong keterlibatan masyarakat adat dalam program pengelolaan hutan berkelanjutan serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. ...

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI mempercepat penanganan sosial pascakonflik sosial di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. ...