#HAK ADAT

Kumpulan berita hak adat, ditemukan 762 berita.

Polres pastikan situasi Tolikara kondusif setelah perdamaian tercapai

Kepolisian Resor (Polres) Tolikara, Papua Pegunungan memastikan situasi terkini di daerah setempat kondusif setelah upaya perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tokoh agama, masyarakat, ...

Delapan anggota DPRK Jayawijaya jalur Otsus ambil sumpah janji

Sebanyak delapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya melalui mekanisme pengangkatan atau jalur otonomi khusus (otsus) periode 2025-2030 mengambil sumpah janji oleh Ketua ...

Masyarakat adat Wanam Merauke jadikan Hari Sumpah Pemuda perkuat persatuan

Masyarakat Adat Kalai Woyu Maklew di Kampung Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan menjadikan momentum Hari Sumpah Pemuda untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan. Ketua Adat Kalai Woyu ...

BPN Papua tekankan perlindungan lahan pangan dan tanah adat

Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua menekankan adanya perlindungan lahan pertanian dan tanah adat melalui pemetaan, penetapan kawasan perlindungan serta penguatan ...

Pemprov Papua dorong BMP perkuat pendidikan kebangsaan pemuda

Pemerintah Provinsi Papua mendorong Barisan Merah Putih (BMP) RI untuk memperluas peran pemuda Papua dalam pembangunan melalui pendidikan kebangsaan, pelatihan kepemimpinan, dan pemberdayaan ...

Pemprov bantu Rp1 miliar sukseskan musyawarah LMA Papua Pegunungan

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan membantu anggaran senilai Rp1 miliar untuk menyukseskan musyawarah Lembaga Masyarakat Adat atau LMA tingkat provinsi daerah setempat yang berlangsung di Wamena, ...

Gubernur Papua sebutkan masyarakat adat harus jadi subjek pembangunan

Gubernur Papua Matius Fakhiri menegaskan masyarakat adat di daerah ini harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam menentukan arah pembangunan di Tanah Papua. "Masyarakat adat bukan hanya ...

Gubernur Papua ingatkan RUU masyarakat adat harus selaras dengan Otsus

Gubernur Papua Matius DFakhiri mengingatkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Masyarakat Adat harus selaras dengan kekhususan Papua dan Undang-Undang Otonomi Khusus ...

Gubernur Papua sampaikan sembilan poin perlindungan masyarakat adat

Gubernur Papua Matius DFakhiri menyampaikan sembilan poin yang perlu diakomodasi dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perlindungan Masyarakat Adat agar sesuai dengan kekhususan Papua ...

Pemprov Papua sebut aspek ekonomi perlu masuk aturan lintas batas RI-PNG

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyebut aspek ekonomi masyarakat perlu menjadi bagian dalam evaluasi pengaturan lintas batas Republik Indonesia-Papua Nugini (RI-PNG) agar kebijakan yang ...