#MRP

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mengapresiasi sikap proaktif pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang memberikan masukan kepada DPR RI terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menggelar konsultasi publik untuk membangun kesepahaman dan mendapatkan masukan serta arahan terhadap revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kini sedang ...

Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Marinus Yaungsepakat dengan penghapusan aturan terkait partai politik lokal di Pasal 28 dalam perubahan kedua Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 ...

Pemerintah Provinsi Papua mencanangkan pembangunan lima gedung kantor baru dan pemasangan pagar untuk pengosongan kantor gubernur Dok II Jayapura. Pencanangan tersebut ditandai dengan ...

Peraturan perundang-undangan baru yang mengatur terkait otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat akhirnya disetujui untuk disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini setelah Rapat ...

Kepolisian Daerah (Polda) Papua hingga kini masih kekurangan sebanyak 12.855 personel untuk ditempatkan di 28 polres. "Memang benar Polda Papua hingga kini masih kekurangan personel ...

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus melibatkan seluruh elemen masyarakat di Papua, sehingga ...

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy mengemukakan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) provinsi Papua Selatan diusulkan segera dipercepat untuk meningkatkan kesejahteraan dan ...

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Komarudin Watubun mengatakan sebaiknya revisi UU Otsus Papua tidak hanya terbatas ...

Beragam masalah muncul di Provinsi Papua di saat wilayah provinsi ini sudah memasuki 58 tahun bergabungnya Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah penyerahan UNTEA kepada ...