Kapolda Papua Barat Irjen Pol.Tornagogo Sihombing menegaskan pada tahun anggaran 2021 tidak ada tambahan84 peserta calon polwan bintara dariPapua Barat. Ia menyebutkan kuota ...
Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengatakan UU Nomor 2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberi harapan baru untuk ...
Wakil Presiden Ma’ruf Amin memanggil MendagriTito Karnavian untuk membahas draf Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 ...
Kantor Staf Presiden menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua membawa angin segar perubahan pengelolaan ...
Tokoh Perempuan Papua Sofia Maipauw meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantu menuntaskan permasalahan dualisme jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua. “Menteri ...
Ketua Lembaga representasi kultur Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahorenmendorong legislatif dan eksekutif dapat memproteksi hak-hak dasar masyarakat asli Papua di dua wilayah ...
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menyatakan diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk implementasi Undang-Undang ...
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura Frans Pekey mengatakan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua membantu pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat adat Papua. ...
Kejaksaan Tinggi mengandeng Inspektorat Papua guna mendalami dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Papua. "Memang benar kasusnya ...
Tokoh senior Papua Michael Manufandu menyebut berbagai kemajuan yang diraih Papua selama 20 tahun ini tidak lepas dari adanya kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 ...