Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Supiori, Papua, menyiapkan pengangkatan khusus anggota DPRK/DPRD dari perwakilan orang asli Papua sesuai amanah Undang-undang No 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus ...
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menyebut, pada tahun 2023/2024 ada tiga isu strategis terkait Papua yang menjadi perhatian pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Papua. "Isu ...
Pemberlakuan Otonomi Khusus Papua sejak 21 tahun lalu telah meletakkan fondasi kuat bagi provinsi ini untuk melanjutkan pembangunan di berbagai bidang pada masa mendatang. Otsus Papua kini ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor, Papua, mengemukakan hingga saat ini masih menunggu aturan turunan tentang mekanisme pengangkatan anggota DPRK jalur otonomi khusus. "Sejak ...
Dominasi laki-laki di ruang publik dan politik memang masih kuat. Namun, belakangan ini partisipasikaum perempuan asli Papua di lembaga politik maupun dan institusi publik kian menggembirakan. ...
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua menyampaikan dalam setiap pengambilan kebijakan, pemerintah provinsi setempatselalu memperhatikan kearifan lokal di "Bumi Cenderawasih" ...
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui sidang paripurna pada 17 Juli 2021 telah mengesahkan revisi kedua Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) ...
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Kedeputian V Theofransus Litaay menegaskan, UU nomor 2/2021 tentang Otonomi khusus (Otsus) Papua jilid II telah mengakomodasi kepentingan masyarakat adat. ...
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan pentingnya pemerintah melibatkan DPR Papua Barat dalam merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentangOtonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua ...
Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma mengajak semua pihak bersama-sama mengawal Rancangan Peraturan Pemerintah yang merupakan aturan teknis UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi ...