#PERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Pemerintah Provinsi Papua berharap Forum Penyuluh Antikorupsi periode 2026–2030 menjadi garda terdepan dalam membangun budaya integritas dan memperkuat upaya pencegahan korupsi di wilayah ...

Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen menilai Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Tata Kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua harus mampu memperkuat tata kelola pemerintahan ...

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni meminta Pemerintah Kota Jayapura terus memperkuat sistem pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berkelanjutan. ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan penghargaan kinerja daerah yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah itu untuk terus memperkuat inovasi daerah sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik. ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua pegunungan memperkuat tata kelola data pembangunan daerah untuk memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan tepat sasaran, akurat dan berbasis bukti atau ...

Polres Jayapura di Kabupaten Jayapura, Papua memperkuat komitmen pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kapolres ...

Dinas Kependudukan dam Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Jayapura memperkuat koordinasi dengan kepala kampung dan distrik serta RT/RW untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan tahun ...

Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri meminta 36 pejabat yang baru dilantik di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi ...

Upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Papua terus menjadi perhatian berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah yang berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan bersih, ...