Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya memastikan pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). ...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menindaklanjuti temuan terkait pengelolaan aset dan kepatuhan administrasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ...
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Ketua DPR Papua Pegunungan ...
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan keuangan 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua dalam sidang ...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. ...
PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Papua menyetorkan dividen sebesar Rp2,68 miliar kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sebagai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil ...
PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Papua menyetorkan dividen sebesar Rp2,68 miliar kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sebagai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil ...
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua, menyerahkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 kepada Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten (DPRK) Jayapura dengan realisasi ...
Inspektorat Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan mendorong perbaikan keuangan pada 26 organisasi perangkat daerah (OPD) guna meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Inspektur Kabupaten ...
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Supiori, Papua terus memperkuat fungsi pengawasan tata kelola keuangan daerah di 43 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup setempat guna memperlancar pelayanan ...