Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Papua terpilih Lukas Enembe menilai pemekaran wilayah di Papua tidak membawa solusi dalam penyelesaian permasalahan Papua, bahkan akan menambah kerumitan persoalan di bumi cenderawasih tersebut.
"Ada beberapa kabupaten yang sudah dimekarkan sebelumnya, tetap tidak bisa melakukan pengembangan pembangunannya," kata Lukas dalam Diskusi Publik "Pemekaran Wilayah Papua (Masalah dan Solusinya)", di Jakarta, Selasa.
Hadir sebagai pemateri Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah Velix Wanggai, pakar militer Universitas Pertahanan Salim Said, anggota DPR dari Papua Paskalis Kossay dan Direktur Padma Indonesia Gabriel G Sola, dengan moderator Pemred Perum LKBN ANTARA Akhmad Kusaeni.
Menurut dia, apabila Papua dipaksakan untuk dimekarkan maka akan terjadi persoalan lantaran sumber daya manusianya belum siap.
Ia mencontohkan, untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kabupaten saja belum siap, apalagi jika sampai terbentuk provinsi baru. Sehingga, tidak sedikit pegawai negeri sipil (PNS) golongan II dipaksa menjadi kepala dinas.
"Akibatnya, tidak ada pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta layanan publik tidak berjalan. Kalau datangkan orang luar Papua untuk mengisi pos jabatan di daerah pemekaran, nanti malah menimbulkan persoalan baru," paparnya.
Ia pun mendukung moratorium pemekaran provinsi maupun kabupaten/kota di Papua. Saat ini ada sebanyak 29 kabupaten/kota di Papua, dan di Papua Barat ada 13 kabupaten/kota.
Pemekaran wilayah di Papua, tambah dia, tidak membuat kondisi membaik. Oleh karena itu, dirinya mengusulkan agar pemerintah pusat memberinya kesempatan untuk menata kabupaten/kota lebih dulu, bukan dengan membuat provinsi baru.
Salah satu ancaman pemekaran, menurut Lukas, adalah terhapusnya beberapa suku pedalaman yang tercerai-berai karena berpisah tempat tinggal. Dari 250 suku di Papua, sedikitnya 10 suku terancam punah karena penduduknya tinggal 300 orang.
Di tempat yang sama, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai mengatakan pemerintah mengharapkan dengan adanya pemekaran wilayah di Papua dapat memudahkan masyarakat setempat untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah daerah.
"Bagi Presiden SBY ada sisi positif dan negatif dari upaya pemekaran wilayah Papua. Apakah kabupaten yang sudah muncul (29 kabupaten) di Papua telah memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi secara umum. Jika tidak, kebijakan pemekaran tentu akan dipertimbangkan," katanya.
(S037)
"Ada beberapa kabupaten yang sudah dimekarkan sebelumnya, tetap tidak bisa melakukan pengembangan pembangunannya," kata Lukas dalam Diskusi Publik "Pemekaran Wilayah Papua (Masalah dan Solusinya)", di Jakarta, Selasa.
Hadir sebagai pemateri Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah Velix Wanggai, pakar militer Universitas Pertahanan Salim Said, anggota DPR dari Papua Paskalis Kossay dan Direktur Padma Indonesia Gabriel G Sola, dengan moderator Pemred Perum LKBN ANTARA Akhmad Kusaeni.
Menurut dia, apabila Papua dipaksakan untuk dimekarkan maka akan terjadi persoalan lantaran sumber daya manusianya belum siap.
Ia mencontohkan, untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kabupaten saja belum siap, apalagi jika sampai terbentuk provinsi baru. Sehingga, tidak sedikit pegawai negeri sipil (PNS) golongan II dipaksa menjadi kepala dinas.
"Akibatnya, tidak ada pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta layanan publik tidak berjalan. Kalau datangkan orang luar Papua untuk mengisi pos jabatan di daerah pemekaran, nanti malah menimbulkan persoalan baru," paparnya.
Ia pun mendukung moratorium pemekaran provinsi maupun kabupaten/kota di Papua. Saat ini ada sebanyak 29 kabupaten/kota di Papua, dan di Papua Barat ada 13 kabupaten/kota.
Pemekaran wilayah di Papua, tambah dia, tidak membuat kondisi membaik. Oleh karena itu, dirinya mengusulkan agar pemerintah pusat memberinya kesempatan untuk menata kabupaten/kota lebih dulu, bukan dengan membuat provinsi baru.
Salah satu ancaman pemekaran, menurut Lukas, adalah terhapusnya beberapa suku pedalaman yang tercerai-berai karena berpisah tempat tinggal. Dari 250 suku di Papua, sedikitnya 10 suku terancam punah karena penduduknya tinggal 300 orang.
Di tempat yang sama, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai mengatakan pemerintah mengharapkan dengan adanya pemekaran wilayah di Papua dapat memudahkan masyarakat setempat untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah daerah.
"Bagi Presiden SBY ada sisi positif dan negatif dari upaya pemekaran wilayah Papua. Apakah kabupaten yang sudah muncul (29 kabupaten) di Papua telah memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi secara umum. Jika tidak, kebijakan pemekaran tentu akan dipertimbangkan," katanya.
(S037)