Jayapura (Antara Papua) - Aktivis dari Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) meminta pemerintah Jokowi-JK memberantas mafia minyak dan gas (migas) sebagai bagian dari kompensasi menaikkan harga solar dan bensin bersubsidi.
"Hal yang paling penting dan utama yakni kebijakan menaikkan harga BBMbisa diikuti dengan pemberantasan mafia migas yang selama ini mengeruk keuntungan dari eksplorasi migas nasional, baik di BUMN-nya maupun pihak yang berhubungan langsung dengan migas," kata Ketua KMP3R Kaleb VB Woisiri usai aksi demo damai mendukung kenaikkan harga BBM di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu.
Presiden Jokowi-JK juga, lanjut Kaleb, harus tuntaskan kasus korupsi agar pemerintahan yang baru ini bisa berjalan sehat dan memiliki kewibawaan di dalam pergaulan berbangsa dan bernegara.
"Kami optimistis Pemerintahan yang baru ini bisa mengembalikan kepercayaan rakyat dan sesuai dengan amanat UUD dan Pancasila karena sesungguhnya kedaulatan itu milik rakyat," katanya.
Selain itu, Kaleb juga menyinggung tentang perlunya reformasi birokrasi yang sasarannya perampingan struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah yang dianggap tumpang-tindih kewenangan yang berdampak pada pemborosan anggaran.
Program Kartu Keluarga Sejahterah (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kompensasi dari kenaikan harga solar dan bensin bersubsidi, juga harus segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat di Papua.
"Kami berharap pihak yang diberikan kepercayaan dapat bekerja dengan nurani agar masyarakat yang dikategorikan miskin dan hampir miskin bisa merasakan manfaatnya," katanya.
Mengenai adanya aksi mogok massal angkutan kota di Kota Jayapura, Kaleb berharap Organda bekerja cepat, tepat, dan efisien terkait dengan penetapan tarif angkutan agar tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.
"Kami juga apresiasi kepada aparat TNI-Polri di Kota Jayapura yang bisa bersikap bijak untuk mengangkut penumpang dengan kendaraan operasionalnya," kata Kaleb.
Ia mengatakan bahwa naiknya harga solar dan bensin bersubsidi tidak berpengaruh bagi masyarakat di Papua karena sudah terbiasa menggunakan BBM dengan harga tinggi yang diduga dimainkan oleh mafia BBM di daerah itu.
"Mahalnya harga BBM di Papua pada tingkat pengecer juga itu karena kelalaian pemerintah daerah yang tidak bisa mengawasi dengan ketat. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera menuntaskan mafia BBM yang beroperasi di daerah sekaligus percepat pembangunan infrastruktur agar masyarakat bisa merasakan pembangunan," katanya. (*)
"Hal yang paling penting dan utama yakni kebijakan menaikkan harga BBMbisa diikuti dengan pemberantasan mafia migas yang selama ini mengeruk keuntungan dari eksplorasi migas nasional, baik di BUMN-nya maupun pihak yang berhubungan langsung dengan migas," kata Ketua KMP3R Kaleb VB Woisiri usai aksi demo damai mendukung kenaikkan harga BBM di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu.
Presiden Jokowi-JK juga, lanjut Kaleb, harus tuntaskan kasus korupsi agar pemerintahan yang baru ini bisa berjalan sehat dan memiliki kewibawaan di dalam pergaulan berbangsa dan bernegara.
"Kami optimistis Pemerintahan yang baru ini bisa mengembalikan kepercayaan rakyat dan sesuai dengan amanat UUD dan Pancasila karena sesungguhnya kedaulatan itu milik rakyat," katanya.
Selain itu, Kaleb juga menyinggung tentang perlunya reformasi birokrasi yang sasarannya perampingan struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah yang dianggap tumpang-tindih kewenangan yang berdampak pada pemborosan anggaran.
Program Kartu Keluarga Sejahterah (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kompensasi dari kenaikan harga solar dan bensin bersubsidi, juga harus segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat di Papua.
"Kami berharap pihak yang diberikan kepercayaan dapat bekerja dengan nurani agar masyarakat yang dikategorikan miskin dan hampir miskin bisa merasakan manfaatnya," katanya.
Mengenai adanya aksi mogok massal angkutan kota di Kota Jayapura, Kaleb berharap Organda bekerja cepat, tepat, dan efisien terkait dengan penetapan tarif angkutan agar tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.
"Kami juga apresiasi kepada aparat TNI-Polri di Kota Jayapura yang bisa bersikap bijak untuk mengangkut penumpang dengan kendaraan operasionalnya," kata Kaleb.
Ia mengatakan bahwa naiknya harga solar dan bensin bersubsidi tidak berpengaruh bagi masyarakat di Papua karena sudah terbiasa menggunakan BBM dengan harga tinggi yang diduga dimainkan oleh mafia BBM di daerah itu.
"Mahalnya harga BBM di Papua pada tingkat pengecer juga itu karena kelalaian pemerintah daerah yang tidak bisa mengawasi dengan ketat. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera menuntaskan mafia BBM yang beroperasi di daerah sekaligus percepat pembangunan infrastruktur agar masyarakat bisa merasakan pembangunan," katanya. (*)