Jayapura (Antara Papua) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengisyaratkan jadwal pelaksanaan Kongres XIV KNPI di Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang sudah ditetapkan 11-14 Februari 2015 akan ditunda.
"Ada banyak hal penting yang perlu dipersiapkan, sementara waktu relatif terbatas sehingga DPP minta penundaan menjadi 24-28 Februari 2015," kata Wakil Sekjen DPP KNPI Ramli Batubara, pada pertemuan koordinasi dengan pengurus KNPI Papua beserta panitia daerah Kongres XIV di Papua, di Jayapura, Senin malam.
Pertemuan koordinasi yang berlangsung di salah satu hotel ternama di Kota Jayapura itu, dihadiri Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Max Olua dan sekretarisnya Suddin Rettob, serta pengurus KNPI Papua lainnya.
Ramli dan dua pengurus DPP KNPI lainnya yakni Arnol Udam, dan Andi Yudi Hendrawan (salah satu Ketua DPP KNPI), diutus oleh Ketua Umum DPP KNPI Taufan EN Rotorasiko guna mengkoordinasikan kesiapan pelaksanaan Kongres XIV itu.
Selain berkoordinasi soal kesiapan pelaksanaan kongres itu, perwakilan DPP KNPI itu juga menyampaikan permintaan penundaan jadwal kongres.
Pada momentum rapat koordinasi itu, Andi Yudi Hendrawan sebagai salah satu Ketua DPP KNPI juga menekankan pentingnya kesiapan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kongres.
Ia menyebut aspek akomodasi atau penginapan harus benar-benar disiapkan, sehingga sejak dini perlu diinventarisir jumlah hotel dan kapasitas kamar yang dapat dipergunakan oleh peserta dan tamu kongres.
Perkiraan DPP KNPI, jumlah orang yang membutuhkan kamar hotel untuk penginapan sedikitnya 700 orang, sehingga dibutuhkan sekitar 350 unit kamar hotel.
Ia merinci, pengurus DPP termasuk panitia pelaksana (OC) dan panitia pengarah (SC) membutuhkan sekitar 102 unit kamar, dan pengurus Majelis Pemuda Indonesia (MPI) yang juga akan menggelar pertemuan di sela-sela kongres KNPI sekitar 30 orang.
Selain itu, perwakilan organisasi kepemudaan (OKP) yang akan hadir sedikitnya 116 unit lembaga, dan jika setiap OKP dua orang maka akan ada 232 orang yang membutuhkan sedikitnya 116 unit kamar.
Pengurus DPD dari 34 provinsi termasuk DPD KNPI Provinsi Papua, juga membutuhkan kamar hotel.
"Jadi, ada sekitar 350 unit kamar yang harus disediakan, itu belum termasuk peserta peninjau dari jajaran pengurus DPD kabupaten/kota yang bertindak sebagai peninjau," ujar Andi.
Bahkan, perlu disiapkan hotel atau penginapan khusus bagi para kandidat untuk menggelar pertemuan lobi.
Juga, ruang rapat untuk sedikitnya empat komisi di KNPI, dan ruang rapat MPI, serta ruang rapat utama kongres KNPI.
"Tentu, harus terdata jelas, dan terkoordinasi untuk pemanfaatannya. Kami akan bersama-sama panitia daerah inventarisir hal ini besok, agar kami dapat sampaikan dalam pertemuan DPP KNPI di jakarta, Kamis (29/1)," ujarnya.
Andi juga menekankan pentingnya kesiapan aspek transportasi, terutama jadwal penerbangan dan jumlah seat (kursi) untuk peserta kongres.
Transportasi dari Bandara Sentani Kabupaten Jayapura, ke hotel/penginapan di Kota Jayapura, juga harus dikoordinasikan secara baik.
"Modul kegiatan untuk peserta kongres juga harus disiapkan, sehingga satu tiket penerbangan, dan satu kamar hotel, serta modul kegiatan, sudah harus menjadi paket yang disiapkan panitia. Tapi kami pastikan Kongres XIV tetap digelar di Papua," ujarnya. (*)
"Ada banyak hal penting yang perlu dipersiapkan, sementara waktu relatif terbatas sehingga DPP minta penundaan menjadi 24-28 Februari 2015," kata Wakil Sekjen DPP KNPI Ramli Batubara, pada pertemuan koordinasi dengan pengurus KNPI Papua beserta panitia daerah Kongres XIV di Papua, di Jayapura, Senin malam.
Pertemuan koordinasi yang berlangsung di salah satu hotel ternama di Kota Jayapura itu, dihadiri Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Max Olua dan sekretarisnya Suddin Rettob, serta pengurus KNPI Papua lainnya.
Ramli dan dua pengurus DPP KNPI lainnya yakni Arnol Udam, dan Andi Yudi Hendrawan (salah satu Ketua DPP KNPI), diutus oleh Ketua Umum DPP KNPI Taufan EN Rotorasiko guna mengkoordinasikan kesiapan pelaksanaan Kongres XIV itu.
Selain berkoordinasi soal kesiapan pelaksanaan kongres itu, perwakilan DPP KNPI itu juga menyampaikan permintaan penundaan jadwal kongres.
Pada momentum rapat koordinasi itu, Andi Yudi Hendrawan sebagai salah satu Ketua DPP KNPI juga menekankan pentingnya kesiapan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kongres.
Ia menyebut aspek akomodasi atau penginapan harus benar-benar disiapkan, sehingga sejak dini perlu diinventarisir jumlah hotel dan kapasitas kamar yang dapat dipergunakan oleh peserta dan tamu kongres.
Perkiraan DPP KNPI, jumlah orang yang membutuhkan kamar hotel untuk penginapan sedikitnya 700 orang, sehingga dibutuhkan sekitar 350 unit kamar hotel.
Ia merinci, pengurus DPP termasuk panitia pelaksana (OC) dan panitia pengarah (SC) membutuhkan sekitar 102 unit kamar, dan pengurus Majelis Pemuda Indonesia (MPI) yang juga akan menggelar pertemuan di sela-sela kongres KNPI sekitar 30 orang.
Selain itu, perwakilan organisasi kepemudaan (OKP) yang akan hadir sedikitnya 116 unit lembaga, dan jika setiap OKP dua orang maka akan ada 232 orang yang membutuhkan sedikitnya 116 unit kamar.
Pengurus DPD dari 34 provinsi termasuk DPD KNPI Provinsi Papua, juga membutuhkan kamar hotel.
"Jadi, ada sekitar 350 unit kamar yang harus disediakan, itu belum termasuk peserta peninjau dari jajaran pengurus DPD kabupaten/kota yang bertindak sebagai peninjau," ujar Andi.
Bahkan, perlu disiapkan hotel atau penginapan khusus bagi para kandidat untuk menggelar pertemuan lobi.
Juga, ruang rapat untuk sedikitnya empat komisi di KNPI, dan ruang rapat MPI, serta ruang rapat utama kongres KNPI.
"Tentu, harus terdata jelas, dan terkoordinasi untuk pemanfaatannya. Kami akan bersama-sama panitia daerah inventarisir hal ini besok, agar kami dapat sampaikan dalam pertemuan DPP KNPI di jakarta, Kamis (29/1)," ujarnya.
Andi juga menekankan pentingnya kesiapan aspek transportasi, terutama jadwal penerbangan dan jumlah seat (kursi) untuk peserta kongres.
Transportasi dari Bandara Sentani Kabupaten Jayapura, ke hotel/penginapan di Kota Jayapura, juga harus dikoordinasikan secara baik.
"Modul kegiatan untuk peserta kongres juga harus disiapkan, sehingga satu tiket penerbangan, dan satu kamar hotel, serta modul kegiatan, sudah harus menjadi paket yang disiapkan panitia. Tapi kami pastikan Kongres XIV tetap digelar di Papua," ujarnya. (*)