Jayapura (Antara Papua) - Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende meminta pelantikan anggota DPRD Kabupaten Tolikara ditunda karena kondisi keamanan belum memungkinkan.
"Demi alasan keamanan saya akan bertemu dan meminta kepada Gubernur Papua agar pelantikan anggota DPRD Tolikara ditunda," kata Irjen Pol Mende, pada pertemuan dengan tokoh masyarakat, agama dan pemuda di Jayapura, Kamis.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan dan sejumlah pejabat dari forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda).
Kapolda Papua mengatakan, selain meminta agar pelantikan anggota DPRP Tolikara ditunda pihaknya juga mengajukan opsi lain yakni pelantikan tetap dilaksanakan namun bagi calon anggota DPRD Tolikara yang bermasalah jangan dulu dilantik.
"Bila tetap dilantik maka akan membawa dampak yang luas, seperti aksi demo yang dilakukan sekelompok warga di ruas jalan Wamena-Tolikara disertai aksi palang jalan dengan cara memotong pohon-pohon yang ada di sekitar jalan tersebut," ujarnya.
Akibatnya, kata Mende, puluhan kendaraan yang mengangkut bahan makanan baik tujuan Tolikara maupun Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya, tidak dapat melanjutkan perjalanannya.
"Saat ini pemalangan sudah berhasil diatasi dengan dilakukannya pendekatan kepada masyarakat setempat yang menuntut wakil rakyat dari daerahnya tetap dilantik, karena suara yang diperoleh sudah memenuhi kouta, namun ternyata suaranya hilang sehingga tidak bisa dilantik," ujarnya.
Menurutnya, kasus hilangnya perolehan suara yang terjadi di Tolikara itu sudah masuk rana pidana sehingga kasus itu tengah diselidiki polisi.
"Karena itulah khusus untuk DPRD Tolikara diharapkan tidak dilakukan pelantikan atau tidak melantik calon yang bermasalah," kata Irjen Mende.
Selain DPRD Tolikara tercatat tujuh kabupaten lainnya yang hingga kini belum dilantik yakni DPRD Intan Jaya, Mamberamo Raya, Mimika, Paniai, Supiori, Yahukimo dan DRPD Nduga. (*)
"Demi alasan keamanan saya akan bertemu dan meminta kepada Gubernur Papua agar pelantikan anggota DPRD Tolikara ditunda," kata Irjen Pol Mende, pada pertemuan dengan tokoh masyarakat, agama dan pemuda di Jayapura, Kamis.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan dan sejumlah pejabat dari forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda).
Kapolda Papua mengatakan, selain meminta agar pelantikan anggota DPRP Tolikara ditunda pihaknya juga mengajukan opsi lain yakni pelantikan tetap dilaksanakan namun bagi calon anggota DPRD Tolikara yang bermasalah jangan dulu dilantik.
"Bila tetap dilantik maka akan membawa dampak yang luas, seperti aksi demo yang dilakukan sekelompok warga di ruas jalan Wamena-Tolikara disertai aksi palang jalan dengan cara memotong pohon-pohon yang ada di sekitar jalan tersebut," ujarnya.
Akibatnya, kata Mende, puluhan kendaraan yang mengangkut bahan makanan baik tujuan Tolikara maupun Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya, tidak dapat melanjutkan perjalanannya.
"Saat ini pemalangan sudah berhasil diatasi dengan dilakukannya pendekatan kepada masyarakat setempat yang menuntut wakil rakyat dari daerahnya tetap dilantik, karena suara yang diperoleh sudah memenuhi kouta, namun ternyata suaranya hilang sehingga tidak bisa dilantik," ujarnya.
Menurutnya, kasus hilangnya perolehan suara yang terjadi di Tolikara itu sudah masuk rana pidana sehingga kasus itu tengah diselidiki polisi.
"Karena itulah khusus untuk DPRD Tolikara diharapkan tidak dilakukan pelantikan atau tidak melantik calon yang bermasalah," kata Irjen Mende.
Selain DPRD Tolikara tercatat tujuh kabupaten lainnya yang hingga kini belum dilantik yakni DPRD Intan Jaya, Mamberamo Raya, Mimika, Paniai, Supiori, Yahukimo dan DRPD Nduga. (*)