Timika (Antara Papua) - Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Doren Wakerkwa mengakui, pengelolaan sistem pemerintahan di Provinsi Papua hingga kini masih cukup buruk dan menempati peringkat kedua terendah dari semua provinsi di Indonesia.
"Kita menduduki peringkat kedua dari bawah dari 34 provinsi di Indonesia. Indikatornya karena para bupati, wali kota enggan menyampaikan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) secara tepat waktu ke provinsi dan selanjutnya diteruskan ke pusat," kata Doren saat dihubungi Antara dari Timika, Senin.
Sehubungan dengan itu, Doren meminta semua kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua untuk mempercepat penyampaian LKPD ke provinsi.
Kini terdapat 29 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua yang merupakan provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia.
Doren mengemukakan bahwa peringkat pengelolaan pemerintahan di Provinsi Papua itu berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua yang mencapai 9,9 persen atau merupakan yang tertinggi di Indonesia.
Adapun tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional hingga memasuki triwulan ke dua 2015 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo baru mencapai 4,5 persen.
"Ke depan kita harus lebih genjot lagi untuk mendorong agar penyelenggaraan pemerintah di Tanah Papua menjadi lebih baik lagi," tuturnya.
Ia meminta dukungan dari semua bupati/wali kota beserta perangkat lainnya di wilayah itu agar membantu mewujudkan program Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Wakilnya Klemen Tinal dengan visi `Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera` yang dijabarkan melalui 11 program aksi. (*)
"Kita menduduki peringkat kedua dari bawah dari 34 provinsi di Indonesia. Indikatornya karena para bupati, wali kota enggan menyampaikan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) secara tepat waktu ke provinsi dan selanjutnya diteruskan ke pusat," kata Doren saat dihubungi Antara dari Timika, Senin.
Sehubungan dengan itu, Doren meminta semua kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua untuk mempercepat penyampaian LKPD ke provinsi.
Kini terdapat 29 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua yang merupakan provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia.
Doren mengemukakan bahwa peringkat pengelolaan pemerintahan di Provinsi Papua itu berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua yang mencapai 9,9 persen atau merupakan yang tertinggi di Indonesia.
Adapun tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional hingga memasuki triwulan ke dua 2015 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo baru mencapai 4,5 persen.
"Ke depan kita harus lebih genjot lagi untuk mendorong agar penyelenggaraan pemerintah di Tanah Papua menjadi lebih baik lagi," tuturnya.
Ia meminta dukungan dari semua bupati/wali kota beserta perangkat lainnya di wilayah itu agar membantu mewujudkan program Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Wakilnya Klemen Tinal dengan visi `Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera` yang dijabarkan melalui 11 program aksi. (*)