Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan membangun pos lintas batas di daerah Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua Suzana Wanggai di Jayapura, Kamis, mengatakan tahun ini Pemerintah Indonesia akan membangun tujuh pos lintas batas di provinsi yang berbatasan dengan negara lain, salah satunya di Papua.
"Pemerintah pusat dan provinsi sangat memperhatikan pos-pos lintas batas di seluruh Provinsi Papua sehingga tidak ada yang menjadi prioritas, semua diutamakan," katanya.
Suzana menjelaskan pos lintas batas Skouw yang diprioritaskan pemerintah pusat untuk dibangun, karena pelayanan yang diberikan di sekitar kawasan perbatasan kepada pelintas batas antarnegara Indonesia dan PNG harus sesuai dengan standar internasional.
"Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan merencanakan pembangunan fasilitas penunjang pelayanan seperti Pos Lintas Batas Negara bahkan dana pendukung pembangunan gedung," ujarnya.
Dia menuturkan sementara di Sota Merauke, pos lintas batas telah dibangun dan ketika hendak ditempatkan personil, pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri minta agar jangan dulu, karena pihak Pemerintah Papua Nugini belum membangun pos lintas batasnya.
"Hal inilah yang membuat sebagian orang berpendapat bahwa pemerintah tidak memperhatikan pos lintas batas di Sota, tapi kami terus mendorong Kementerian Luar Negeri untuk mendesak Pemerintah Papua Nugini agar segera membangun pos tersebut," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya juga mendorong dari kegiatan Border Meeting agar pemerintah Papua Nugini segera membangun pos lintas batas di daerahnya. (*)
Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua Suzana Wanggai di Jayapura, Kamis, mengatakan tahun ini Pemerintah Indonesia akan membangun tujuh pos lintas batas di provinsi yang berbatasan dengan negara lain, salah satunya di Papua.
"Pemerintah pusat dan provinsi sangat memperhatikan pos-pos lintas batas di seluruh Provinsi Papua sehingga tidak ada yang menjadi prioritas, semua diutamakan," katanya.
Suzana menjelaskan pos lintas batas Skouw yang diprioritaskan pemerintah pusat untuk dibangun, karena pelayanan yang diberikan di sekitar kawasan perbatasan kepada pelintas batas antarnegara Indonesia dan PNG harus sesuai dengan standar internasional.
"Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan merencanakan pembangunan fasilitas penunjang pelayanan seperti Pos Lintas Batas Negara bahkan dana pendukung pembangunan gedung," ujarnya.
Dia menuturkan sementara di Sota Merauke, pos lintas batas telah dibangun dan ketika hendak ditempatkan personil, pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri minta agar jangan dulu, karena pihak Pemerintah Papua Nugini belum membangun pos lintas batasnya.
"Hal inilah yang membuat sebagian orang berpendapat bahwa pemerintah tidak memperhatikan pos lintas batas di Sota, tapi kami terus mendorong Kementerian Luar Negeri untuk mendesak Pemerintah Papua Nugini agar segera membangun pos tersebut," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya juga mendorong dari kegiatan Border Meeting agar pemerintah Papua Nugini segera membangun pos lintas batas di daerahnya. (*)