Jayapura (Antara Papua) - Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Happy Mulya mengungkapkan, pihaknya berupaya menyerap anggaran hingga 93 persen pada akhir 2015.
"Kemarin dari Raker Kementrian PU - PR kita targetkan 93 persen anggaran bisa serap, karena tidak bisa 100 persen," ujarnya di Jayapura, Minggu.
Ia mengatakan, dari total anggaran yang dimiliki BWS Papua pada 2015, telah terjadi penghematan akibat proses penawaran angka pekerjaan saat lelang dilakukan.
"Total DIPA BWS Papua di 2015 Rp611 miliar, tapi terkontrak Rp530 miliar. Karena proses penawaran saat lelang sehingga jumlah yang terkontrak sebesar itu," ucapnya.
Happy Mulya mengakui, hingga kini realisasi anggaran dan fisik masih tergolong rendah karena beberapa hambatan yang ditemui, baik saat proses lelang hingga pembaaran.
"Sampai kemarin (22/9), realisasi keuangan 32,76 persen, fisiknya 46,58 persen. Waktu efektif tersisa tiga bulan. Rata-rata kendalanya karena harus ada lelang ulang sampai tiga kali. Ini karena peserta lelang tidak ada yang memenuhi syarat sehingga harus diulang," katanya.
"Kemudian ada juga karena sistem keuangan dari kementrian Keuangan untuk pencairan dana ada sistem yang baru, itu yang cukup sedikit terhambat karena sekarang kontraktor tidak bia menggunakan beberapa rekening dan hanya boleh satu rekening saja. Kendala lain karena kemarin Dipa dan pelantikan Inti Satker terlambat," sambung Happy Mulya.
Menurutnya, para pengusaha harus bisa terus memperbarui pengetahuannya tentang proses lelang di pemerintahan karena setiap saat ada perubahan aturan yang bertujuan memperkecil jumlah kebocoran anggaran.
"Kita punya mitra ini harus belajar aturan-aturan terbaru karena setiap saat aturan berubah karena kita juga terus belajar. Aturan semakin ketat, sekarang full e-aproach semua bisa masuk. Tahun 2013 itu ada yang sampai empat kali lelang," ujarnya.
Dia pun menegaskan, pihaknya akan menambah jam kerja untuk mengejar target realisasi yang ditetapkan oleh Kemnetrian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Jadi sekarang kita tujuh hari kerja dan dua sift, karena 93 persen anggaran harus terserap. Caranya tambah alat, tenaga dan jam kerja," kata Happy Mulya. (*)
"Kemarin dari Raker Kementrian PU - PR kita targetkan 93 persen anggaran bisa serap, karena tidak bisa 100 persen," ujarnya di Jayapura, Minggu.
Ia mengatakan, dari total anggaran yang dimiliki BWS Papua pada 2015, telah terjadi penghematan akibat proses penawaran angka pekerjaan saat lelang dilakukan.
"Total DIPA BWS Papua di 2015 Rp611 miliar, tapi terkontrak Rp530 miliar. Karena proses penawaran saat lelang sehingga jumlah yang terkontrak sebesar itu," ucapnya.
Happy Mulya mengakui, hingga kini realisasi anggaran dan fisik masih tergolong rendah karena beberapa hambatan yang ditemui, baik saat proses lelang hingga pembaaran.
"Sampai kemarin (22/9), realisasi keuangan 32,76 persen, fisiknya 46,58 persen. Waktu efektif tersisa tiga bulan. Rata-rata kendalanya karena harus ada lelang ulang sampai tiga kali. Ini karena peserta lelang tidak ada yang memenuhi syarat sehingga harus diulang," katanya.
"Kemudian ada juga karena sistem keuangan dari kementrian Keuangan untuk pencairan dana ada sistem yang baru, itu yang cukup sedikit terhambat karena sekarang kontraktor tidak bia menggunakan beberapa rekening dan hanya boleh satu rekening saja. Kendala lain karena kemarin Dipa dan pelantikan Inti Satker terlambat," sambung Happy Mulya.
Menurutnya, para pengusaha harus bisa terus memperbarui pengetahuannya tentang proses lelang di pemerintahan karena setiap saat ada perubahan aturan yang bertujuan memperkecil jumlah kebocoran anggaran.
"Kita punya mitra ini harus belajar aturan-aturan terbaru karena setiap saat aturan berubah karena kita juga terus belajar. Aturan semakin ketat, sekarang full e-aproach semua bisa masuk. Tahun 2013 itu ada yang sampai empat kali lelang," ujarnya.
Dia pun menegaskan, pihaknya akan menambah jam kerja untuk mengejar target realisasi yang ditetapkan oleh Kemnetrian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Jadi sekarang kita tujuh hari kerja dan dua sift, karena 93 persen anggaran harus terserap. Caranya tambah alat, tenaga dan jam kerja," kata Happy Mulya. (*)