Jayapura (Antara Papua) - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua mulai menerapkan Satu Peta Satu Sistem atau "One Map One System" yang terintegrasi dengan sistem peta nasional atau Badan Informasi Geospasial (BIG).
Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhammad Musaad, di Jayapura, Jumat, mengatakan, Papua merupakan provinsi pertama yang menerapkan "One Map One System".
"Server untuk `One Map One System` dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (Simtaru) ini tersimpan di Jakarta, sehingga aman dan terjamin," katanya.
Musaad menjelaskan, untuk itu dalam waktu dekat akan ada penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Kepala BIG Asep Karsidi, kerja sama dengan BIG ini tidak hanya untuk Simtaru saja tetapi mengenai batas wilayah dan sebagainya.
"Dengan adanya Simtaru akan memberikan kepastian bagi investor, karena 2016 sudah ditetapkan dalam RPJMD Papua sebagai tahun investasi, maka kepastiannya harus terjamin," ujarnya.
Dia menuturkan, keberadaan Simtaru juga akan menjamin keberlanjutan ruang hidup bagi orang Papua, jadi tidak hanya untuk investasi saja.
"Tetapi akan memberikan jaminan kepastian keberlanjutan hidup bagi orang asli Papua, terutama yang memiliki tanah adat," katanya lagi.
Dia menambahkan sistem ini dapat memberikan perubahan terhadap pengembangan pembangunan di Provinsi Papua. (*)
Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhammad Musaad, di Jayapura, Jumat, mengatakan, Papua merupakan provinsi pertama yang menerapkan "One Map One System".
"Server untuk `One Map One System` dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (Simtaru) ini tersimpan di Jakarta, sehingga aman dan terjamin," katanya.
Musaad menjelaskan, untuk itu dalam waktu dekat akan ada penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Kepala BIG Asep Karsidi, kerja sama dengan BIG ini tidak hanya untuk Simtaru saja tetapi mengenai batas wilayah dan sebagainya.
"Dengan adanya Simtaru akan memberikan kepastian bagi investor, karena 2016 sudah ditetapkan dalam RPJMD Papua sebagai tahun investasi, maka kepastiannya harus terjamin," ujarnya.
Dia menuturkan, keberadaan Simtaru juga akan menjamin keberlanjutan ruang hidup bagi orang Papua, jadi tidak hanya untuk investasi saja.
"Tetapi akan memberikan jaminan kepastian keberlanjutan hidup bagi orang asli Papua, terutama yang memiliki tanah adat," katanya lagi.
Dia menambahkan sistem ini dapat memberikan perubahan terhadap pengembangan pembangunan di Provinsi Papua. (*)