Jayapura (Antara Papua) - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua Donatus Mote menegaskan, penggunaan dana desa di kampung-kampung harus mendapat pengawasan agar dalam pengelolaannya tepat sasaran.
"Dana desa untuk Papua cukup besar, sehingga dipergunakan dengan mekanisme agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya," ucapnya di Jayapura, Rabu.
Ia mengatakan, pengelolaan keuangan dana desa di kampung-kampung harus menjadi perhatian karena jumlah unggaran yang sangat besar tersebut harus digunakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
"Program pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai data, penerima manfaat dari pembangunan sebanyak 70 persen berada di kampung-kampung," ucapnya.
Menurutnya, kini pola pembangunan yang digunakan tidak lagi menggunakan pola dari atas ke bawah, tetapi sebaliknya.
"Pembangunan selalu difikuskan di kampung-kampung, oleh karena itu pemerintah pusat dan provinsi meluncurkan program-program pro masyarakat guna menanggukangi kemiskinan dan meningkatkan IPM," kata Mote.
Ia berujar, pemerintah telah melakukan berbagai macam pendekatan pembangunan yang bertujuan agar dapat membawa suatu dampak perubahan, namun hasil yang diharapkan belum maksimal.
"Oleh sebab itu, pelatihan peningkatan kapasitas aparatur kampung sangat perlu dan strategis, karena sangat perlu dan strategis," ucap Mote. (*)
"Dana desa untuk Papua cukup besar, sehingga dipergunakan dengan mekanisme agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya," ucapnya di Jayapura, Rabu.
Ia mengatakan, pengelolaan keuangan dana desa di kampung-kampung harus menjadi perhatian karena jumlah unggaran yang sangat besar tersebut harus digunakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
"Program pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai data, penerima manfaat dari pembangunan sebanyak 70 persen berada di kampung-kampung," ucapnya.
Menurutnya, kini pola pembangunan yang digunakan tidak lagi menggunakan pola dari atas ke bawah, tetapi sebaliknya.
"Pembangunan selalu difikuskan di kampung-kampung, oleh karena itu pemerintah pusat dan provinsi meluncurkan program-program pro masyarakat guna menanggukangi kemiskinan dan meningkatkan IPM," kata Mote.
Ia berujar, pemerintah telah melakukan berbagai macam pendekatan pembangunan yang bertujuan agar dapat membawa suatu dampak perubahan, namun hasil yang diharapkan belum maksimal.
"Oleh sebab itu, pelatihan peningkatan kapasitas aparatur kampung sangat perlu dan strategis, karena sangat perlu dan strategis," ucap Mote. (*)