Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Kabupaten Boven Digoel mengagendakan pembentukkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk meminamilisasi terjadinya angka inflasi di daerah tersebut.
"Kami dari Boven Digoel di 2016 harus membentuk TPID. Ketika itu dibentuk, semua hal yang menyangkut barang dan jasa bisa kami pantau karena disana kami termasuk istimewa. Barang dari kapal bongkar di Merauke harus pindah lagi dengan kendaraan dan dibawa ke Boven Digoel," ujar Sekretaris Daerah kabupaten Boven Digoel Evert Safuf di Jayapura, Senin.
Diakuinya, selama ini pemerintah daerah setempat belum bisa berbuat banyak untuk mengatur perdagangan di wilayahnya sendiri karena faktor transportasi.
"Jadi karena itu harga barang disana cukup melonjak karena beberapa pertimbangan menyangkut transportasi. pihak swasta tidak mungkin mau rugi, jadi dengan adanya TPID bisa menekan semua hal yang selama ini dikendalikan oleh pihak swasta sendiri," ucapnya.
Ia pun berterimakasih kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua yang selalu berupaya mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk TPID.
"Kami dari pemerintah daerah memberi apresiasi kepada BI yang bisa memfasilitasi untuk mengikuti pertemuan ini sehingga kita bisa mendapatkan sejumlah informasi penting," kata dia.
Sebelumnya, Manajemen Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua kini tengah mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada diseluruh Papua agar segera membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
"Sebenarnya kita ditargetkan pada 2016 seluruh kabupaten/kota di papua sudah membentuk TPID, namun nanti kita akan lihat karena masih banyak yang belum. Kami akan coba membentuk seluruhnya, tapi kalau pun tidak, mungkin separuh dari itu," ujar Kepala Kantor Perwakilan BI Papua Joko Supratikto. (*)
"Kami dari Boven Digoel di 2016 harus membentuk TPID. Ketika itu dibentuk, semua hal yang menyangkut barang dan jasa bisa kami pantau karena disana kami termasuk istimewa. Barang dari kapal bongkar di Merauke harus pindah lagi dengan kendaraan dan dibawa ke Boven Digoel," ujar Sekretaris Daerah kabupaten Boven Digoel Evert Safuf di Jayapura, Senin.
Diakuinya, selama ini pemerintah daerah setempat belum bisa berbuat banyak untuk mengatur perdagangan di wilayahnya sendiri karena faktor transportasi.
"Jadi karena itu harga barang disana cukup melonjak karena beberapa pertimbangan menyangkut transportasi. pihak swasta tidak mungkin mau rugi, jadi dengan adanya TPID bisa menekan semua hal yang selama ini dikendalikan oleh pihak swasta sendiri," ucapnya.
Ia pun berterimakasih kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua yang selalu berupaya mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk TPID.
"Kami dari pemerintah daerah memberi apresiasi kepada BI yang bisa memfasilitasi untuk mengikuti pertemuan ini sehingga kita bisa mendapatkan sejumlah informasi penting," kata dia.
Sebelumnya, Manajemen Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua kini tengah mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada diseluruh Papua agar segera membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
"Sebenarnya kita ditargetkan pada 2016 seluruh kabupaten/kota di papua sudah membentuk TPID, namun nanti kita akan lihat karena masih banyak yang belum. Kami akan coba membentuk seluruhnya, tapi kalau pun tidak, mungkin separuh dari itu," ujar Kepala Kantor Perwakilan BI Papua Joko Supratikto. (*)