Merauke (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri meminta komisioner KPU dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 tidak mengulang kasus Pilkada 2019 yang terjadi di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.
"Hampir semua komisioner KPU Boven Digoel dan KPU Papua saat itu diganti karena terjadi pelanggaran," ungkap Kapolda Papua Irjen Pol. Fakhiri dalam pengarahannya dihadapan anggota KPU dan Bawaslu serta pengurus partai politik peserta pemilu se Papua Selatan di Merauke, Selasa.
Kapolda Papua dalam safari pemilu 2024 yang didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih yang diwakili Kapoksahli Brigjen TNI Ahmad Fauzi dan KaBINDA Papua yang diwakili Kabagops Kol Inf Leo Lajendra mengingatkan akan insiden serupa tidak terulang kembali.
Komisioner KPU sebagai penyelenggaraan harus benar-benar netral agar pelaksanaan pemilu tanpa terjadi sengketa yang berlarut-larut.
Apalagi saat ini pemilu dilaksanakan secara serentak sehingga diharapkan dapat berlangsung secara demokratis.
"TNI-Polri juga berupaya mengamankan pesta demokrasi yang berlangsung di empat provinsi di Tanah Papua dengan menempatkan personelnya untuk berjaga-jaga di bagian luar TPS,"kata Kapolda Papua Irjen Pol. Fakhiri.
Kapolda Papua mengaku, untuk pengamanan selama pelaksanaan pemilu pihaknya sudah meminta tambahan personel sebanyak 10 SSK.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kapolda Papua: KPU harus netral jangan kasus Boven Digul terulang
