Jayapura (Antara Papua) - Tokoh gereja Papua Barat, Pdt Phill Erari mengklaim bahwa gereja-gereja mendukung perpanjangan kontrak karya PT Freeport dengan Pemerintah Indonesia asalkan kesejahteraan rakyat di Bumi Cenderawasih diperhatikan.
"Gereja-gereja mendukung kontrak Freeport dengan syarat jabatan presiden direkturnya harus orang Papua yang duduk dikantor pusat," kata Phill Erari usai bertemu dengan Dubes Amerika Serita Roberth O Blake di Kota Jayapura, Papua, Sabtu.
Selain itu, kata dia, dalam pertemuan tersebut, pihaknya mengusulkan agar saham 20 persen PT Freeport harus diberikan untuk orang asli Papua dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Yang berikutnya, kami minta agar reformasi seluruh manajemen Freeport, dari tingkat atas hingga bawah itu yang kami sampaikan ke Pak Dubes AS," katanya.
Erari mengungkapkan sejak 1960-an hingga sekarang, keberadaan Freeport di Papua belum bisa berikan kontribusi pembangunan yang menyeluruh dan utuh bagi masyarakat, sehingga hal itu perlu dorongan dari berbagai pihak agar ada perhatian untuk hal itu, termasuk saat bertemu dengan Dubes AS Roberth O Blake di Kota Jayapura bersama tokoh gereja lainnya.
"Beliau (Dubes AS) menerima baik usulan itu dan kami juga berikan permintaan tertulis dan dia menyampaikan akan pelajari. Beliau juga mengaku sudah dengar suara gereja dan dia akan menyampaikan kepada pihak-pihak kompeten termasuk kepada Mc Moran dan Presiden Jokowi," katanya.
Sebelumnya, Duta besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) Roberth O Blake, Sabtu pagi, bertemu dengan sejumlah pimpinan gereja Papua di Swiss-BelHotel yang dikemas dalam acara makan pagi bersama.
Pantauan Antara di lapangan, Dubes Blake bertemu dengan Ketua PGGP Socrates Sofyan Yoman, Ketua KINGMI Papua Pdt Benny Giay, wakil ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt Yemima Krey dan Pdt Phill Erari tokoh gereja Papua Barat. (*)
"Gereja-gereja mendukung kontrak Freeport dengan syarat jabatan presiden direkturnya harus orang Papua yang duduk dikantor pusat," kata Phill Erari usai bertemu dengan Dubes Amerika Serita Roberth O Blake di Kota Jayapura, Papua, Sabtu.
Selain itu, kata dia, dalam pertemuan tersebut, pihaknya mengusulkan agar saham 20 persen PT Freeport harus diberikan untuk orang asli Papua dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Yang berikutnya, kami minta agar reformasi seluruh manajemen Freeport, dari tingkat atas hingga bawah itu yang kami sampaikan ke Pak Dubes AS," katanya.
Erari mengungkapkan sejak 1960-an hingga sekarang, keberadaan Freeport di Papua belum bisa berikan kontribusi pembangunan yang menyeluruh dan utuh bagi masyarakat, sehingga hal itu perlu dorongan dari berbagai pihak agar ada perhatian untuk hal itu, termasuk saat bertemu dengan Dubes AS Roberth O Blake di Kota Jayapura bersama tokoh gereja lainnya.
"Beliau (Dubes AS) menerima baik usulan itu dan kami juga berikan permintaan tertulis dan dia menyampaikan akan pelajari. Beliau juga mengaku sudah dengar suara gereja dan dia akan menyampaikan kepada pihak-pihak kompeten termasuk kepada Mc Moran dan Presiden Jokowi," katanya.
Sebelumnya, Duta besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) Roberth O Blake, Sabtu pagi, bertemu dengan sejumlah pimpinan gereja Papua di Swiss-BelHotel yang dikemas dalam acara makan pagi bersama.
Pantauan Antara di lapangan, Dubes Blake bertemu dengan Ketua PGGP Socrates Sofyan Yoman, Ketua KINGMI Papua Pdt Benny Giay, wakil ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt Yemima Krey dan Pdt Phill Erari tokoh gereja Papua Barat. (*)