Jayapura (Antara Papua) - Organisasi masyarakat pemuda adat Papua menggelar diskusi publik dengan tema mencari format dan solusi penyelesaian PT Freeport yang menghadirkan pemateri Rektor Universitas Cenderawasih, Onesimus Sahuleka di Jayapura, Kamis.
Selain Rektor, juga tampil, Ketua Komisi IV dan V Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Boy Markus Dawir dan Yakoba Lokbere, Sekretaris Komisi V Nason Uty, Dosen Uncen Marinus Yaung dan mantan ketua KNPI Papua Yusak Andato tampil sebagai pemateri.
Dalam diskusi yang berlangsung dua jam itu, para peserta yang kebanyakan wakil dari organisasi pemuda dan adat di Papua mengusulkan sejumlah hal terkait PT Freeport.
Di antaranya, bagaimana bagaimana mendorong pemerintah daerah dan DPRP agar ada keterwakilan orang Papua masuk dalam tim Divestasi Freeport bentukan Kementerian ESDM, lalu presiden direktur Freeport harus orang asli Papua dan menentukan kriteria atau syarat apa saja dalam menentukan presiden direktur Freeport.
"Bagaimana memilih lima orang divestasi saham untuk Freeport ? Lalu, hal yang terpenting adalah format seleksi orang Papua yang punya kemampuan untuk duduk jadi presiden direktur Freeport," kata Beny Indubri, salah satu peserta diskusi.
Pertanyaan ini langsung dijawab Marinus Yaung yang juga seorang akademisi Uncen yang fokus berbicara tentang hubungan internasional dan politik.
"Kalau untuk orang Papua masuk dalam tim divestasi, kita tinggal ajukan permintaan kepada Pemerintah Pusat agar ada orang Papua di dalamnya, kan Presiden Jokowi bisa merevisi SK tim yang sudah dibuat," katanya.
"Kalau untuk siapa yang duduk sebagai Presiden Direktur Freeport, kita tidak perlu persoalkan lebih jauh, intinya ada orang Papua yang diusung, itu dulu, baru kita bahas kriterianya seperti apa, yang pasti tahu ekonomi dan punya komunikasi yang baik," lanjut Marinus Yaung.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRP, Boy Markus Dawir yang akrab disapa BMD mengatakan semua saran dan masukan itu baik, hanya saja perlu dorongan yang kuat dari para pemuda kepada pemerintah sehingga hal itu bisa diwujudkan.
"Di sini ada saya dan Ketua Komisi V, ibu Yakoba Lokbere, kami siap mendukung aspirasi ini, tapi penggeraknya harus pemuda," kata BMD.
Sedangkan, Rektor Uncen Onesimus Sahuleka mengatakan bahwa orang asli Papua sudah punya kemampuan untuk duduk memimpin PT Freeport asalkan hal itu diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat.
"Orang Papua banyak yang punya kualitas, kualifikasi dan kemampuan, di antara mereka bisa memimpin, tinggal kita pilih saja sesuai dengan kriteria yang dimaksud," kata Sahuleka.
Secara terpisah, Ketua Pemuda Adat Papua, Decky Ovide yang juga penggagas diskusi tersebut mengatakan kegiatan itu sebagai bentuk tanggung jawab generasi muda masa kini terhadap persoalan yang sedang mengemuka.
"Selain diskusi publik ini, kami akan melakukan berbagai upaya agar PT Freeport dipimpin anak asli Papua, kami ingin menagih janji Presiden Jokowi terkait kebijakan tentang Papua. Kami juga akan turun jalan, melakukan aksi ke DPRP dan ke kantor Gubernur Papua agar hal ini menjadi prioritas perhatian," katanya. (*)
Selain Rektor, juga tampil, Ketua Komisi IV dan V Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Boy Markus Dawir dan Yakoba Lokbere, Sekretaris Komisi V Nason Uty, Dosen Uncen Marinus Yaung dan mantan ketua KNPI Papua Yusak Andato tampil sebagai pemateri.
Dalam diskusi yang berlangsung dua jam itu, para peserta yang kebanyakan wakil dari organisasi pemuda dan adat di Papua mengusulkan sejumlah hal terkait PT Freeport.
Di antaranya, bagaimana bagaimana mendorong pemerintah daerah dan DPRP agar ada keterwakilan orang Papua masuk dalam tim Divestasi Freeport bentukan Kementerian ESDM, lalu presiden direktur Freeport harus orang asli Papua dan menentukan kriteria atau syarat apa saja dalam menentukan presiden direktur Freeport.
"Bagaimana memilih lima orang divestasi saham untuk Freeport ? Lalu, hal yang terpenting adalah format seleksi orang Papua yang punya kemampuan untuk duduk jadi presiden direktur Freeport," kata Beny Indubri, salah satu peserta diskusi.
Pertanyaan ini langsung dijawab Marinus Yaung yang juga seorang akademisi Uncen yang fokus berbicara tentang hubungan internasional dan politik.
"Kalau untuk orang Papua masuk dalam tim divestasi, kita tinggal ajukan permintaan kepada Pemerintah Pusat agar ada orang Papua di dalamnya, kan Presiden Jokowi bisa merevisi SK tim yang sudah dibuat," katanya.
"Kalau untuk siapa yang duduk sebagai Presiden Direktur Freeport, kita tidak perlu persoalkan lebih jauh, intinya ada orang Papua yang diusung, itu dulu, baru kita bahas kriterianya seperti apa, yang pasti tahu ekonomi dan punya komunikasi yang baik," lanjut Marinus Yaung.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRP, Boy Markus Dawir yang akrab disapa BMD mengatakan semua saran dan masukan itu baik, hanya saja perlu dorongan yang kuat dari para pemuda kepada pemerintah sehingga hal itu bisa diwujudkan.
"Di sini ada saya dan Ketua Komisi V, ibu Yakoba Lokbere, kami siap mendukung aspirasi ini, tapi penggeraknya harus pemuda," kata BMD.
Sedangkan, Rektor Uncen Onesimus Sahuleka mengatakan bahwa orang asli Papua sudah punya kemampuan untuk duduk memimpin PT Freeport asalkan hal itu diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat.
"Orang Papua banyak yang punya kualitas, kualifikasi dan kemampuan, di antara mereka bisa memimpin, tinggal kita pilih saja sesuai dengan kriteria yang dimaksud," kata Sahuleka.
Secara terpisah, Ketua Pemuda Adat Papua, Decky Ovide yang juga penggagas diskusi tersebut mengatakan kegiatan itu sebagai bentuk tanggung jawab generasi muda masa kini terhadap persoalan yang sedang mengemuka.
"Selain diskusi publik ini, kami akan melakukan berbagai upaya agar PT Freeport dipimpin anak asli Papua, kami ingin menagih janji Presiden Jokowi terkait kebijakan tentang Papua. Kami juga akan turun jalan, melakukan aksi ke DPRP dan ke kantor Gubernur Papua agar hal ini menjadi prioritas perhatian," katanya. (*)