Jayapura (Antara Papua) - Tim Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua guna mengetahui sejauhmana pembangunan dan kondisi wilayah perbatasan di Bumi Cenderawasih.
Ketua Wantimpres Sri Adiningsih, di Jayapura, Rabu, mengatakan kedatangan pihaknya untuk memperoleh informasi perkembangan pembangunan di Papua yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan kepada presiden.
"Kami juga hendak mengetahui mengenai pengelolaan perekonomian di perbatasan yang berada di Provinsi Papua," katanya.
Menurut Sri, pihaknya ingin juga mengetahui perkembangan pembangunan di bidang-bidang lain seperti kependudukan, kehutanan pertanian dan lain-lain.
"Jadi, kami berharap dengan pertemuan ini, kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemprov Papua dapat diketahui secara mendetail sehingga bisa dicari solusinya secara bersama-sama," ujarnya.
Sekedar diketahui, tugas dan kewajiban Wantimpres adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.
Pemberian nasihat atau pun pertimbangan tersebut wajib dilakukan oleh Wantimpres, baik diminta atau tidak oleh Presiden. (*)
Ketua Wantimpres Sri Adiningsih, di Jayapura, Rabu, mengatakan kedatangan pihaknya untuk memperoleh informasi perkembangan pembangunan di Papua yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan kepada presiden.
"Kami juga hendak mengetahui mengenai pengelolaan perekonomian di perbatasan yang berada di Provinsi Papua," katanya.
Menurut Sri, pihaknya ingin juga mengetahui perkembangan pembangunan di bidang-bidang lain seperti kependudukan, kehutanan pertanian dan lain-lain.
"Jadi, kami berharap dengan pertemuan ini, kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemprov Papua dapat diketahui secara mendetail sehingga bisa dicari solusinya secara bersama-sama," ujarnya.
Sekedar diketahui, tugas dan kewajiban Wantimpres adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.
Pemberian nasihat atau pun pertimbangan tersebut wajib dilakukan oleh Wantimpres, baik diminta atau tidak oleh Presiden. (*)