Jayapura (Antara Papua) - Pejabat pengganti sementara Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Divisi Regional XII Papua dan Papua Barat Dr.Kristise Hindro Kusumo mengatakan kepengurusan kartu kepesertaan BPJS mencapai 80 persen dari jumlah penduduk.
"Berdasarkan data dari Dukcapil penduduk di Papua dan Papua Barat lebih lima juta jiwa, dan kepersertaan BPJS Kesehatan sudah tercakup 4,4 juta lebih atau sekitar 80 lebih persen," ucapnya di Kota Jayapura, Sabtu.
Sementara sisanya, kata Kristise masih terkendalan dengan identitas yang perlu diverifikasi ulang.
"Sisanya masih terkendala misalnya terkait dengan identitas peserta, NIK, EKTP dan sebagainya, bahkan untuk masyarakat yang ada di pedalaman aksesnya masih sulit. Itu yang belum kita cakup mereka disana," katanya.
Namun berdasarkan arahan direksi pusat, karyawan BPJS Papua dan Papua Barat diminta untuk meningkatkan pelayanan hingga kepersertaan bisa rampung pada tahun 2019.
"Makanya kami lakukan sosialiasi terus-menerus, berupaya lakukan pendekatan juga dan kerja sama dengan Dukcapil terkait data warga yang harus di cek `by name, `by addres` sehingga itu dapat di terapkan atau dimilik oleh peserta," katanya.
Terkait legislator di Papua yang sudah harus memiliki kartu BPJS, Kristise mengatakan sejauh ini masih tahap sosialisasi kesehatan terutama untuk hak dan kewajiban yag harus diketahui oleh calon peserta sehingga dalam pelaksanaannya mereka tidak kebingungan lagi menerima pelayanan ketika sakit.
"Jadi kita masih sosialisasi dan tahun ini kita berharap para wakil rakyat baik di kabupaten/kota hingga provinsi bisa masuk dalam peserta BPJS, data sementar sudah ada yang ikut," katanya.
Sedangkan untuk karyawan BUMD, lanjut dia, BPJS Kesehatan sudah menjangkaunya.
"Kalau BUMN belum. Tapi BUMD, sebagaian besar sudah, tinggal masyarakat umum yang masih sosialisasi untuk jadi peserta, kalau yang dalam badan usaha itu sudah sebagian besar dimasukan atau jadi peserta," katanya.
Kristise menambahkan BPJS Kesehatan sudah kerjasama dengan puskesmas, klinik dan semua rumah sakit yang ada di Papua dan Papua Barat.
"Kebetulan di Papua sudah kerja sama karena sebagian besar rumah sakit yang ada merupakan milik pemerintah yang memenuhi syarat, kami kerja sama. Kalau yang belum kita akan dorong mereka untuk memenuhi syarat agar ada kerja sama. Rumah Sakit Dian Harapan Waena sudah kerja sama," katanya. (*)
"Berdasarkan data dari Dukcapil penduduk di Papua dan Papua Barat lebih lima juta jiwa, dan kepersertaan BPJS Kesehatan sudah tercakup 4,4 juta lebih atau sekitar 80 lebih persen," ucapnya di Kota Jayapura, Sabtu.
Sementara sisanya, kata Kristise masih terkendalan dengan identitas yang perlu diverifikasi ulang.
"Sisanya masih terkendala misalnya terkait dengan identitas peserta, NIK, EKTP dan sebagainya, bahkan untuk masyarakat yang ada di pedalaman aksesnya masih sulit. Itu yang belum kita cakup mereka disana," katanya.
Namun berdasarkan arahan direksi pusat, karyawan BPJS Papua dan Papua Barat diminta untuk meningkatkan pelayanan hingga kepersertaan bisa rampung pada tahun 2019.
"Makanya kami lakukan sosialiasi terus-menerus, berupaya lakukan pendekatan juga dan kerja sama dengan Dukcapil terkait data warga yang harus di cek `by name, `by addres` sehingga itu dapat di terapkan atau dimilik oleh peserta," katanya.
Terkait legislator di Papua yang sudah harus memiliki kartu BPJS, Kristise mengatakan sejauh ini masih tahap sosialisasi kesehatan terutama untuk hak dan kewajiban yag harus diketahui oleh calon peserta sehingga dalam pelaksanaannya mereka tidak kebingungan lagi menerima pelayanan ketika sakit.
"Jadi kita masih sosialisasi dan tahun ini kita berharap para wakil rakyat baik di kabupaten/kota hingga provinsi bisa masuk dalam peserta BPJS, data sementar sudah ada yang ikut," katanya.
Sedangkan untuk karyawan BUMD, lanjut dia, BPJS Kesehatan sudah menjangkaunya.
"Kalau BUMN belum. Tapi BUMD, sebagaian besar sudah, tinggal masyarakat umum yang masih sosialisasi untuk jadi peserta, kalau yang dalam badan usaha itu sudah sebagian besar dimasukan atau jadi peserta," katanya.
Kristise menambahkan BPJS Kesehatan sudah kerjasama dengan puskesmas, klinik dan semua rumah sakit yang ada di Papua dan Papua Barat.
"Kebetulan di Papua sudah kerja sama karena sebagian besar rumah sakit yang ada merupakan milik pemerintah yang memenuhi syarat, kami kerja sama. Kalau yang belum kita akan dorong mereka untuk memenuhi syarat agar ada kerja sama. Rumah Sakit Dian Harapan Waena sudah kerja sama," katanya. (*)