Jayapura (Antara Papua) - Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika USAID) bersama LSM Kinerja mengucurkan bantuan dana sebesar Rp130 miliar untuk peningkatakan layanan pendidikan dan kesehatan di Provinsi Papua, sejak 2012 hingga kini.
"Dari 2012 hingga kini yang dikucurkan untuk Papua sesuai komitmen kami pada sektor kesehatan dan pendidikan itu sebanyaknya 10 juta dolar atau sama dengan Rp130 miliar (kurs Rp13 ribu)," kata Ketty Kadarwaty Project Development Specialis Democracy, Human Rights dan Governance USAID, ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Senin.
USAID merupakan badan independen pemerintahan Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas bantuan untuk bidang ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan untuk negara-negara lain di dunia.
Ketty mengatakan USAID bersama LSM Kinerja fokus pada sektor kesehatan yang dimulai sejak 2012 dan setelah hampir lima tahun berjalan, lembaga tersebut mendapat mandat khusus untuk Papua dengan perpanjangan 18 bulan untuk membantu tata kelola disektor pendidikan dasar.
"Komitmen kami sampai Maret 2017, akan berusaha tingkatkan bantuan dan pendampingan layanan yang bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Yang pada awalnya USAID itu kan hanya memberikan pilot project, sesudah itu harapannya diadopsi oleh pemda setempat," katanya.
Terkait kunjungan yang dilakukan pada pekan lalu oleh petinggi USAID yang didampingi pejabat Bappenas dan wakil dari Kemendagri di sejumlah daerah di Papua seperti Kabupaten Jayapura dan Jayawijaya, Ketty mengatakan tujuan atau monitoring itu adalah untuk melihat atau memantau langsung keberhasilan-keberhasilan dari kedua program yang dimaksud.
"Kami ingin mendengar langsung misalnya ketidak-berhasilan itu kira-kira apa penyebab dan apa faktornya. Lalu sejauh mana pendampingan tata kelola layanan yang diberikan di sektor pendidikan dan kesehatan," kata Ketty.
Secara terpisah, Direktur Kantor Democracy, Human Rights and Governance USAID David Hoffman mengatakan kunjungan ke puskesmas dan sekolah dasar di Depapre, Kabupaten Jayapura pada pekan lalu membuatnya terkesan.
"Saya merasa terkesan dengan perbaikan yang terjadi dalam hal tata kelola dan harapannya kedepannya keberhasilan yang sudah terjadi pada tata kelola itu tidak hanya terbatas pada sekolah dan kabupaten yang sudah ada tapi bisa direplikasi ke sekolah dan puskesmas baik didalam kabupaten yang sama atau diluarnya," katanya.
Pada Rabu (7/9) pagi, tim dari USAID Jakarta bersama wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan wakil dari Kementrian Dalam Negeri mengunjungi sejumlah tempat di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua.
Tim itu terdiri dari Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Wariki Sutikno, Kasubdit Otsus Papua dan Papua Barat Ditjen Otda Kemendagri Thomas Umbu Pati dan Direktur Kantor Democracy, Human Rights dan Governance USAID David Hoffman dan sejumlah tim pendamping dari LSM Kinerja.
Perwakilan ketiga lembaga itu, mengunjungi SD YPK I Amai di Tablasupa, Puskesmas Depapre dan SD Negeri Inpres Depapre yang dipadukan diskusi bersama dengan para pemangku kepentingan diantaranya dengan para guru dan komite sekolah, kepala kampung, tokoh masyarakat serta perawat dan kepala puskesmas setempat. (*)
"Dari 2012 hingga kini yang dikucurkan untuk Papua sesuai komitmen kami pada sektor kesehatan dan pendidikan itu sebanyaknya 10 juta dolar atau sama dengan Rp130 miliar (kurs Rp13 ribu)," kata Ketty Kadarwaty Project Development Specialis Democracy, Human Rights dan Governance USAID, ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Senin.
USAID merupakan badan independen pemerintahan Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas bantuan untuk bidang ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan untuk negara-negara lain di dunia.
Ketty mengatakan USAID bersama LSM Kinerja fokus pada sektor kesehatan yang dimulai sejak 2012 dan setelah hampir lima tahun berjalan, lembaga tersebut mendapat mandat khusus untuk Papua dengan perpanjangan 18 bulan untuk membantu tata kelola disektor pendidikan dasar.
"Komitmen kami sampai Maret 2017, akan berusaha tingkatkan bantuan dan pendampingan layanan yang bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Yang pada awalnya USAID itu kan hanya memberikan pilot project, sesudah itu harapannya diadopsi oleh pemda setempat," katanya.
Terkait kunjungan yang dilakukan pada pekan lalu oleh petinggi USAID yang didampingi pejabat Bappenas dan wakil dari Kemendagri di sejumlah daerah di Papua seperti Kabupaten Jayapura dan Jayawijaya, Ketty mengatakan tujuan atau monitoring itu adalah untuk melihat atau memantau langsung keberhasilan-keberhasilan dari kedua program yang dimaksud.
"Kami ingin mendengar langsung misalnya ketidak-berhasilan itu kira-kira apa penyebab dan apa faktornya. Lalu sejauh mana pendampingan tata kelola layanan yang diberikan di sektor pendidikan dan kesehatan," kata Ketty.
Secara terpisah, Direktur Kantor Democracy, Human Rights and Governance USAID David Hoffman mengatakan kunjungan ke puskesmas dan sekolah dasar di Depapre, Kabupaten Jayapura pada pekan lalu membuatnya terkesan.
"Saya merasa terkesan dengan perbaikan yang terjadi dalam hal tata kelola dan harapannya kedepannya keberhasilan yang sudah terjadi pada tata kelola itu tidak hanya terbatas pada sekolah dan kabupaten yang sudah ada tapi bisa direplikasi ke sekolah dan puskesmas baik didalam kabupaten yang sama atau diluarnya," katanya.
Pada Rabu (7/9) pagi, tim dari USAID Jakarta bersama wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan wakil dari Kementrian Dalam Negeri mengunjungi sejumlah tempat di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua.
Tim itu terdiri dari Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Wariki Sutikno, Kasubdit Otsus Papua dan Papua Barat Ditjen Otda Kemendagri Thomas Umbu Pati dan Direktur Kantor Democracy, Human Rights dan Governance USAID David Hoffman dan sejumlah tim pendamping dari LSM Kinerja.
Perwakilan ketiga lembaga itu, mengunjungi SD YPK I Amai di Tablasupa, Puskesmas Depapre dan SD Negeri Inpres Depapre yang dipadukan diskusi bersama dengan para pemangku kepentingan diantaranya dengan para guru dan komite sekolah, kepala kampung, tokoh masyarakat serta perawat dan kepala puskesmas setempat. (*)