Jayapura (Antara Papua) - Tim Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) melakukan Survei Kepatuhan Pelaksanaan Kartu Papua Sehat (KPS) di Kabupaten Merauke.
Kepala Bidang Kesekretariatan UP2KP yang juga Koordinator tim survei Alexander Krisifu ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Rabu, mengatakan tim yang dipimpinnya berangkat dari Jayapura ke Merauke pada Senin (19/9), dan akan melakukan survei KPS di Merauke selama lima hari sejak 19 hingga 23 September 2016.
"Kami melaksanakan survei ini untuk melihat pemanfaatan dana dari Program KPS di Kabupaten Merauke, tentunya kami mau cek pelaksanaan program ini baik di rumah sakit maupun di dinas kesehatan," ujarnya pula.
Dia menjelaskan Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan telah menggelontorkan dana yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (otsus) Papua, dengan 15 persen dana otsus diperuntukkan bidang kesehatan dan salah satunya untuk membiayai penggunaan Kartu Papua Sehat.
"Target yang ingin kami capai dari pelaksanaan survei ini adalah untuk melihat apakah dana ini benar-benar terserap untuk masyarakat. Apakah masyarakat di Merauke telah terlayani dengan KPS atau belum, ini yang mau kami lihat. Hasil survei ini akan kami laporkan kepada gubernur Papua," ujarnya pula.
Alexander menuturkan, survei dilakukan terhadap RSUD Kabupaten Merauke dan puskesmas, dengan pengambilan samplingnya dilakukan secara acak.
Selain itu, kata dia, tim juga akan melakukan survei penggunaan 15 persen dana otonomi khusus Papua bidang kesehatan tahun 2016 di BPKAD dan Dinas Kesehatan setempat serta puskesmas.
Ia menambahkan, hasil dari survei akan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan dilaporkan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.
Selain di Kabupaten Merauke, Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua juga tengah melakukan survei yang sama di seluruh kabupaten/kota di Papua. (*)
Kepala Bidang Kesekretariatan UP2KP yang juga Koordinator tim survei Alexander Krisifu ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Rabu, mengatakan tim yang dipimpinnya berangkat dari Jayapura ke Merauke pada Senin (19/9), dan akan melakukan survei KPS di Merauke selama lima hari sejak 19 hingga 23 September 2016.
"Kami melaksanakan survei ini untuk melihat pemanfaatan dana dari Program KPS di Kabupaten Merauke, tentunya kami mau cek pelaksanaan program ini baik di rumah sakit maupun di dinas kesehatan," ujarnya pula.
Dia menjelaskan Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan telah menggelontorkan dana yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (otsus) Papua, dengan 15 persen dana otsus diperuntukkan bidang kesehatan dan salah satunya untuk membiayai penggunaan Kartu Papua Sehat.
"Target yang ingin kami capai dari pelaksanaan survei ini adalah untuk melihat apakah dana ini benar-benar terserap untuk masyarakat. Apakah masyarakat di Merauke telah terlayani dengan KPS atau belum, ini yang mau kami lihat. Hasil survei ini akan kami laporkan kepada gubernur Papua," ujarnya pula.
Alexander menuturkan, survei dilakukan terhadap RSUD Kabupaten Merauke dan puskesmas, dengan pengambilan samplingnya dilakukan secara acak.
Selain itu, kata dia, tim juga akan melakukan survei penggunaan 15 persen dana otonomi khusus Papua bidang kesehatan tahun 2016 di BPKAD dan Dinas Kesehatan setempat serta puskesmas.
Ia menambahkan, hasil dari survei akan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan dilaporkan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.
Selain di Kabupaten Merauke, Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua juga tengah melakukan survei yang sama di seluruh kabupaten/kota di Papua. (*)