Jayapura (Antara Papua) - Tim Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan (UP2KP) yang melakukan survei penggunaan dana otonomi khusus bidang kesehatan di Kabupaten Merauke, Papua menyatakan banyak puskemas di daerah itu belum memahami petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana kesehatan sebesar 15 persen.
Ketua Tim Survei UP2KP Merauke Alexander Krisifu di Jayapura, Kamis, menjelaskan selama pihaknya melakukan survei di Merauke, mereka menemukan banyak puskesmas di daerah itu yang belum memahami Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Nomor 8 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Penggunaan dana otonomi khusus bidang kesehatan (DOK BK) sebesar 15 persen untuk Kabupaten/Kota se-provinsi tersebut.
"Pelaksanaan Kartu Papua Sehat (KPS) sementara berjalan baik, namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki kedepan. Kami melihat, masih banyak Puskesmas belum paham Pergub untuk alokasi dana sebesar 15 persen yang dikucurkan dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas," ujarnya.
Menurut dia, ketika tim menanyai Puskesmas yang menjadi percontohan Puskesmas lainnya di daerah itu, petugasnya tidak mengerti.
Lebih lanjut Alexander mengatakan pihaknya menyarankan kepada Dinas Kesehatan Merauke agar terbuka dan memberikan informasi kepada setiap Puskesmas terkait Juknis penggunaan dana otsus sebesar 15 persen itu sesuai pergub yang berlaku.
"Kami menyarankan kepada Dinas Kesehatan untuk terbuka, memberikan informasi kepada teman - teman di Puskesmas, apa yang menjadi hak mereka di Puskesmas sesuai dengan regulasi Pergub," ujarnya.
Secara khusus, kata dia, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana otsus untuk bidang kesehatan juga perlu dilakukan.
"UP2KP menerima pengaduan dari masyarakat, biasanya langsung ke UP2KP Jayapura, namun dengan adanya UP2KP wilayah regional Merauke, masyarakat di Papua Selatan (wilayah adat Animha-red) bisa diakomodir," ujarnya.
Ia menuturkan, survei atas Kartu Papua Sehat dan Penggunaan Dana Otsus Bidang Kesehatan dilakukan di 29 Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua. Hasilnya akan dilaporkan ke Gubernur Lukas Enembe.
Sebelumnya, Alexander menyebutkan, tim yang dipimpinnya berangkat dari Jayapura ke Merauke pada Senin (19/9) dan akan melakukan survei KPS di Merauke selama lima hari yakni 19 -23 September 2016. (*)
Ketua Tim Survei UP2KP Merauke Alexander Krisifu di Jayapura, Kamis, menjelaskan selama pihaknya melakukan survei di Merauke, mereka menemukan banyak puskesmas di daerah itu yang belum memahami Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Nomor 8 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Penggunaan dana otonomi khusus bidang kesehatan (DOK BK) sebesar 15 persen untuk Kabupaten/Kota se-provinsi tersebut.
"Pelaksanaan Kartu Papua Sehat (KPS) sementara berjalan baik, namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki kedepan. Kami melihat, masih banyak Puskesmas belum paham Pergub untuk alokasi dana sebesar 15 persen yang dikucurkan dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas," ujarnya.
Menurut dia, ketika tim menanyai Puskesmas yang menjadi percontohan Puskesmas lainnya di daerah itu, petugasnya tidak mengerti.
Lebih lanjut Alexander mengatakan pihaknya menyarankan kepada Dinas Kesehatan Merauke agar terbuka dan memberikan informasi kepada setiap Puskesmas terkait Juknis penggunaan dana otsus sebesar 15 persen itu sesuai pergub yang berlaku.
"Kami menyarankan kepada Dinas Kesehatan untuk terbuka, memberikan informasi kepada teman - teman di Puskesmas, apa yang menjadi hak mereka di Puskesmas sesuai dengan regulasi Pergub," ujarnya.
Secara khusus, kata dia, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana otsus untuk bidang kesehatan juga perlu dilakukan.
"UP2KP menerima pengaduan dari masyarakat, biasanya langsung ke UP2KP Jayapura, namun dengan adanya UP2KP wilayah regional Merauke, masyarakat di Papua Selatan (wilayah adat Animha-red) bisa diakomodir," ujarnya.
Ia menuturkan, survei atas Kartu Papua Sehat dan Penggunaan Dana Otsus Bidang Kesehatan dilakukan di 29 Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua. Hasilnya akan dilaporkan ke Gubernur Lukas Enembe.
Sebelumnya, Alexander menyebutkan, tim yang dipimpinnya berangkat dari Jayapura ke Merauke pada Senin (19/9) dan akan melakukan survei KPS di Merauke selama lima hari yakni 19 -23 September 2016. (*)