Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi Papua menilai kebijakan Presiden Joko Widodo yang ingin menerapkan program satu harga untuk bahan bakar minyak bersubsidi di seluruh Indonesia, sangat membantu masyarakat Papua.
"Program ini akan sangat membantu. Minimal harga BBM bisa turun dan selisih harga tidak terlalu signifikan dengan kami di Jayapura," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Papua TEA Hery Dosinaen, di Jayapura, Selasa.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang membuat mahal harga bahan pokok dan lainnya di sejumlah wilayah Papua, khususnya pegunungan, adalah harga BBM yang tinggi.
"Selama ini kendala di Papua adalah masalah BBM, khususnya di kabupaten terpencil dan pegunungan. Di sana harga BBM variatif, ada yang sampai Rp100.000 per liter," kata dia pula.
Dosinaen memuji langkah Pertamina yang mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan membuka sejumlah Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) di kabupaten-kabupaten yang selama ini belum mendapat alokasi BBM bersubsidi secara langsung.
"Pertamina sudah melaporkan masih ada satu kabupaten yang belum membuka APMS-nya, tapi ini langkah bagus untuk menurunkan harga BBM di pedalaman," ujarnya lagi.
Ia pun memastikan akan membantu Pertamina agar kabupaten yang dimaksud bisa segera merespons program tersebut dengan cepat. "Jelas nanti kami panggil dan kami akan sampaikan agar ini bisa terlaksana," kata Dosinaen pula.
Sebelumnya, Manajemen Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VIII Maluku-Papua sejak 19 September 2016 mulai menyalurkan BBM bersubsidi di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
"Membramo Tengah sudah, hari ini Yalimo sudah dibuka melalui Timika dengan Air Tractor," ujar Manager Ritel Pertamina MOR VIII Zibali Hisbu Masih.
Ia mengungkapkan bahwa Pertamina berkeinginan untuk menyalurkan BBM bersubsidi di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat, namun masih ada beberapa mekanisme yang harus disesuaikan.
"Sebenarnya di Yalimo kami sudah siap, tapi kami menyesuaikan dengan pemda, baik izin maupun jadwalnya," kata dia lagi.
Kini dari delapan kabupaten yang sebelumnya tidak dimasuki Pertamina, hanya tersisa dua kabupaten saja.
"Tolikara rencana 20 September. Jadi yang sudah Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat), Puncak, Memmbramo Raya, Nduga, Membramo Tengah, Yalimo, menyusul Tolikara," ujarnya.
Menurutnya, kini tinggal Kabupaten Intan Jaya yang belum diketahui jadwal pengiriman BBM bersubsidi. "Kami masih menunggu perizinan dari pemda. Komunikasi sudah berjalan beberapa kali,: katanya lagi. (*)
"Program ini akan sangat membantu. Minimal harga BBM bisa turun dan selisih harga tidak terlalu signifikan dengan kami di Jayapura," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Papua TEA Hery Dosinaen, di Jayapura, Selasa.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang membuat mahal harga bahan pokok dan lainnya di sejumlah wilayah Papua, khususnya pegunungan, adalah harga BBM yang tinggi.
"Selama ini kendala di Papua adalah masalah BBM, khususnya di kabupaten terpencil dan pegunungan. Di sana harga BBM variatif, ada yang sampai Rp100.000 per liter," kata dia pula.
Dosinaen memuji langkah Pertamina yang mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan membuka sejumlah Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) di kabupaten-kabupaten yang selama ini belum mendapat alokasi BBM bersubsidi secara langsung.
"Pertamina sudah melaporkan masih ada satu kabupaten yang belum membuka APMS-nya, tapi ini langkah bagus untuk menurunkan harga BBM di pedalaman," ujarnya lagi.
Ia pun memastikan akan membantu Pertamina agar kabupaten yang dimaksud bisa segera merespons program tersebut dengan cepat. "Jelas nanti kami panggil dan kami akan sampaikan agar ini bisa terlaksana," kata Dosinaen pula.
Sebelumnya, Manajemen Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VIII Maluku-Papua sejak 19 September 2016 mulai menyalurkan BBM bersubsidi di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
"Membramo Tengah sudah, hari ini Yalimo sudah dibuka melalui Timika dengan Air Tractor," ujar Manager Ritel Pertamina MOR VIII Zibali Hisbu Masih.
Ia mengungkapkan bahwa Pertamina berkeinginan untuk menyalurkan BBM bersubsidi di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat, namun masih ada beberapa mekanisme yang harus disesuaikan.
"Sebenarnya di Yalimo kami sudah siap, tapi kami menyesuaikan dengan pemda, baik izin maupun jadwalnya," kata dia lagi.
Kini dari delapan kabupaten yang sebelumnya tidak dimasuki Pertamina, hanya tersisa dua kabupaten saja.
"Tolikara rencana 20 September. Jadi yang sudah Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat), Puncak, Memmbramo Raya, Nduga, Membramo Tengah, Yalimo, menyusul Tolikara," ujarnya.
Menurutnya, kini tinggal Kabupaten Intan Jaya yang belum diketahui jadwal pengiriman BBM bersubsidi. "Kami masih menunggu perizinan dari pemda. Komunikasi sudah berjalan beberapa kali,: katanya lagi. (*)