Merauke (Antara Papua) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy mengatakan sebagian besar guru di Indonesia belum profesional dalam melaksanakan tugas.
"Sampai sekarang sebagian besar belum profesional walaupun tunjangan profesinya sudah diterima," kata Muhadjir di Merauke, Provinsi Papua, Kamis.
Tunjangan profesi yang bertujuan menjadikan guru lebih semangat dan profesional, menurut dia, ternyata salah ditafsirkan oleh tenaga pendidik.
"Dulu sebelum dia profesional sudah dikasih tunjangan supaya dia lebih profesional, ternyata lupa. Dia menikmati tunjangan tapi tidak profesional juga," ujarnya.
Sejak penetapan tunjangan profesi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pesertanya hanya tujuh persen dari jumlah total guru yang ada saat itu sehingga APBN yang dikeluarkan untuk membayar tunjangan hanya sebesar Rp7 triliun.
"Kepemimpinan Jokowi sekarang menanggung beban kebijakan Pak SBY dulu, sekarang menjadi Rp72 lebih triliun," katanya.
Ia menambahkan dari total sekitar tiga juta guru yang ada, baru 61 persen yang mendapat tunjangan profesi sehingga jika memproyeksikan seluruh guru menerima tunjangan maka dana yang dikeluarkan oleh negara cukup besar.
"Pemerintah harus menyiapkan setidaknya Rp110 triliun. Bisa dibayangkan kalau uang ini dipakai untuk membangun sekolah di papua, berapa ratusan sekolah yang dibangun dari tunjangan profesi itu. Tunjangan sangat mahal, tetapi profesi gurunya tidak profesional-profesional dan ini menjadi tantangan kita," katanya.
Kunjungan Mendikbud ke Papua selama tiga hari terhitung tanggal 6-8 Oktober adalah untuk melihat secara dekat kondisi fisik, keadaan guru dan mempelajari peta pendidikan di Papua.
"Ini daerah Indonesia Timur yang oleh Presiden Jokowi dipesankan sebagai bangian dari prioritas pembangunan pendidikan," katanya.
Mendikbud bersama rombongan akan melakukan kunjungan kerja ke tiga Kabupaten di Papua, yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Jayapura.(*)
"Sampai sekarang sebagian besar belum profesional walaupun tunjangan profesinya sudah diterima," kata Muhadjir di Merauke, Provinsi Papua, Kamis.
Tunjangan profesi yang bertujuan menjadikan guru lebih semangat dan profesional, menurut dia, ternyata salah ditafsirkan oleh tenaga pendidik.
"Dulu sebelum dia profesional sudah dikasih tunjangan supaya dia lebih profesional, ternyata lupa. Dia menikmati tunjangan tapi tidak profesional juga," ujarnya.
Sejak penetapan tunjangan profesi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pesertanya hanya tujuh persen dari jumlah total guru yang ada saat itu sehingga APBN yang dikeluarkan untuk membayar tunjangan hanya sebesar Rp7 triliun.
"Kepemimpinan Jokowi sekarang menanggung beban kebijakan Pak SBY dulu, sekarang menjadi Rp72 lebih triliun," katanya.
Ia menambahkan dari total sekitar tiga juta guru yang ada, baru 61 persen yang mendapat tunjangan profesi sehingga jika memproyeksikan seluruh guru menerima tunjangan maka dana yang dikeluarkan oleh negara cukup besar.
"Pemerintah harus menyiapkan setidaknya Rp110 triliun. Bisa dibayangkan kalau uang ini dipakai untuk membangun sekolah di papua, berapa ratusan sekolah yang dibangun dari tunjangan profesi itu. Tunjangan sangat mahal, tetapi profesi gurunya tidak profesional-profesional dan ini menjadi tantangan kita," katanya.
Kunjungan Mendikbud ke Papua selama tiga hari terhitung tanggal 6-8 Oktober adalah untuk melihat secara dekat kondisi fisik, keadaan guru dan mempelajari peta pendidikan di Papua.
"Ini daerah Indonesia Timur yang oleh Presiden Jokowi dipesankan sebagai bangian dari prioritas pembangunan pendidikan," katanya.
Mendikbud bersama rombongan akan melakukan kunjungan kerja ke tiga Kabupaten di Papua, yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Jayapura.(*)