Jayapura (Antara Papua) - Pertemuan antarpejabat perbatasan RI-Papua Nugini (PNG) yang dikenal dengan sebutan "Border Liaison Meeting (BLM)" diagendakan di Port Moresby, PNG, pada awal Nopember 2016.
Kepala Badan Perbatasan dan Kerja sama Luar Negeri (BPKLN) Pemprov Papua Suzanna Wanggai kepada Antara di Jayapura, Selasa, mengatakan pertemuan antarpejabat perbatasan itu akan berlangsung 7-8 Nopember di ibukota PNG.
Dalam pertemuan yang dihadiri para pejabat kedua negara akan membahas sejumlah agenda diantaranya kerja sama yang mengedepankan "people to people".
"Dengan mengedepankan 'people to people' diharapkan masyarakat kedua negara dapat hidup berdampingan dengan damai, apalagi mereka masih memiliki hubungan kekerabatan," kata Susi, panggilan akrab Suzanna.
Susi mengatakan, selain lebih mengedepankan "people to people", dalam pertemuan tersebut juga akan membahas sejumlah agenda yang diusulkan delegasi Indonesia.
Adapun agenda yang akan diusulkan untuk dibahas diantaranya penandatanganan pembangunan infrastruktur dan ekonomi antarkedua negara.
"Selain itu masalah pelintas batas tradisional yang perjanjiannya sudah dianggap tidak sesuai dengan kondisi sekarang," kata Susi Wanggai.
Menurutnya, untuk masalah keamanan sudah tidak lagi dimasukkan dalam agenda karena sudah dibahas terpisah dan di luar BLM.
Namun masalah penambahan pos lintas batas tetap masuk dalam agenda yang akan diusulkan RI, mengingat masyarakat kedua negara makin banyak yang melintas baik ke RI maupun PNG melalui pos-pos batas yang tidak resmi.
Delegasi RI akan mengusulkan penambahan pos lintas batas disejumlah kabupaten seperti Kabupaten Pegunungan Bintang, Boven Digul dan Kabupaten Keerom.
Kini pos lintas batas yang sudah ada petugas termasuk imigrasi baru di Sota, Kabupaten Merauke dan Skouw, Kota Jayapura. (*)
Kepala Badan Perbatasan dan Kerja sama Luar Negeri (BPKLN) Pemprov Papua Suzanna Wanggai kepada Antara di Jayapura, Selasa, mengatakan pertemuan antarpejabat perbatasan itu akan berlangsung 7-8 Nopember di ibukota PNG.
Dalam pertemuan yang dihadiri para pejabat kedua negara akan membahas sejumlah agenda diantaranya kerja sama yang mengedepankan "people to people".
"Dengan mengedepankan 'people to people' diharapkan masyarakat kedua negara dapat hidup berdampingan dengan damai, apalagi mereka masih memiliki hubungan kekerabatan," kata Susi, panggilan akrab Suzanna.
Susi mengatakan, selain lebih mengedepankan "people to people", dalam pertemuan tersebut juga akan membahas sejumlah agenda yang diusulkan delegasi Indonesia.
Adapun agenda yang akan diusulkan untuk dibahas diantaranya penandatanganan pembangunan infrastruktur dan ekonomi antarkedua negara.
"Selain itu masalah pelintas batas tradisional yang perjanjiannya sudah dianggap tidak sesuai dengan kondisi sekarang," kata Susi Wanggai.
Menurutnya, untuk masalah keamanan sudah tidak lagi dimasukkan dalam agenda karena sudah dibahas terpisah dan di luar BLM.
Namun masalah penambahan pos lintas batas tetap masuk dalam agenda yang akan diusulkan RI, mengingat masyarakat kedua negara makin banyak yang melintas baik ke RI maupun PNG melalui pos-pos batas yang tidak resmi.
Delegasi RI akan mengusulkan penambahan pos lintas batas disejumlah kabupaten seperti Kabupaten Pegunungan Bintang, Boven Digul dan Kabupaten Keerom.
Kini pos lintas batas yang sudah ada petugas termasuk imigrasi baru di Sota, Kabupaten Merauke dan Skouw, Kota Jayapura. (*)