Timika (Antara Papua) - Legislator yang merupakan anggota Komisi I DPR-Papua Wilhelmus Pigai meminta Presiden Joko Widodo segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua selama ini.
Dihubungi Antara dari Timika, Sabtu, Wilhelmus mengatakan masalah pelanggaran HAM di Papua kini tidak lagi sebatas isu nasional tetapi sudah menjadi konsumsi politik internasional.
Terbaru, masalah pelanggaran HAM di Papua diangkat dalam sidang ke 71 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh sejumlah negara di Kepulauan Pasifik di New York Amerika Serikat belum lama ini.
"Kasus pelanggaran HAM di Papua sangat penting untuk menjadi perhatian serius Presiden Jokowi untuk segera diselesaikan sesuai komitmen beliau. Ketika Presiden Jokowi pertama kali datang ke Papua setelah dilantik (bertepatan dengan perayaan Natal Nasional tahun 2014), beliau menyatakan komitmen untuk itu. Pertanyaan sekarang, sudah sejauh mana realisasinya," tanya Wilhelmus.
Politisi dari Partai Hanura itu mengakui bahwa perhatian Presiden Jokowi terhadap masyarakat Papua sangat besar dan tidak diragukan lagi. Namun khusus untuk masalah penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu maupun selama dirinya menjabat sebagai Presiden RI sangat penting untuk menjadi perhatian orang nomor satu di Indonesia itu.
"Ini salah satu masalah yang masih menjadi beban dan ganjalan bagi orang Papua. Kami harapkan hal ini menjadi perhatian serius Bapak Presiden Jokowi agar masyarakat Papua puas. Apalagi masalah HAM Papua sudah menjadi komoditas internasional, berarti itu tidak main-main, kita harus serius untuk menyelesaikannya," ujar Wilhelmus.
Wilhelmus menyambut positif kunjungan kerja Presiden Jokowi yang sudah beberapa kali datang ke Papua. Pekan lalu, Presiden Jokowi meresmikan sejumlah proyek di Jayapura dan meresmikan pengoperasian Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo.
"Kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen dan perhatian Bapak Presiden Jokowi untuk memperbaiki masalah-masalah mendasar yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat Papua di wilayah pegunungan seperti bahan bakar, listrik, sarana transportasi dan lainnya sehingga harga bahan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah pegunungan dapat dibeli dengan harga murah," ujarnya. (*)
Dihubungi Antara dari Timika, Sabtu, Wilhelmus mengatakan masalah pelanggaran HAM di Papua kini tidak lagi sebatas isu nasional tetapi sudah menjadi konsumsi politik internasional.
Terbaru, masalah pelanggaran HAM di Papua diangkat dalam sidang ke 71 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh sejumlah negara di Kepulauan Pasifik di New York Amerika Serikat belum lama ini.
"Kasus pelanggaran HAM di Papua sangat penting untuk menjadi perhatian serius Presiden Jokowi untuk segera diselesaikan sesuai komitmen beliau. Ketika Presiden Jokowi pertama kali datang ke Papua setelah dilantik (bertepatan dengan perayaan Natal Nasional tahun 2014), beliau menyatakan komitmen untuk itu. Pertanyaan sekarang, sudah sejauh mana realisasinya," tanya Wilhelmus.
Politisi dari Partai Hanura itu mengakui bahwa perhatian Presiden Jokowi terhadap masyarakat Papua sangat besar dan tidak diragukan lagi. Namun khusus untuk masalah penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu maupun selama dirinya menjabat sebagai Presiden RI sangat penting untuk menjadi perhatian orang nomor satu di Indonesia itu.
"Ini salah satu masalah yang masih menjadi beban dan ganjalan bagi orang Papua. Kami harapkan hal ini menjadi perhatian serius Bapak Presiden Jokowi agar masyarakat Papua puas. Apalagi masalah HAM Papua sudah menjadi komoditas internasional, berarti itu tidak main-main, kita harus serius untuk menyelesaikannya," ujar Wilhelmus.
Wilhelmus menyambut positif kunjungan kerja Presiden Jokowi yang sudah beberapa kali datang ke Papua. Pekan lalu, Presiden Jokowi meresmikan sejumlah proyek di Jayapura dan meresmikan pengoperasian Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo.
"Kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen dan perhatian Bapak Presiden Jokowi untuk memperbaiki masalah-masalah mendasar yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat Papua di wilayah pegunungan seperti bahan bakar, listrik, sarana transportasi dan lainnya sehingga harga bahan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah pegunungan dapat dibeli dengan harga murah," ujarnya. (*)