Jayapura (Antara Papua) - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Papua mengagendakan musyawarah cabang (muscab) guna pemilihan pengurus di tingkat kabupaten/kota pada awal November 2016.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris terpilih DPD Partai Hanura Provinsi Papua periode 2015-2020 Kenis Kogoya di Kota Jayapura, Kamis, saat mendampingi ketua terpilih Hengki Kayame menerima SK pengurus dari Koordinator Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, DPP Partai Hanura Ali Kastela.
"Kami diberikan waktu oleh DPP Hanura hanya satu bulan, yakni mulai dari 1 hingga 30 November 2016, sebagaimana diatur dalam PO partai. Dan secara normatif Muscab itu akan dilakukan mulai penjaringan calon sampai dengan masuk proses Muscab," katanya.
"Jadi, ini kami sampaikan kepada seluruh pengurus DPC untuk menyiapkan diri menyambut pelaksanaan Muscab, itu yang pertama," sambungnya.
Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) itu juga menegaskan bahwa yang akan melaksanakan Muscab adalah pengurus DPC-DPC yang lama, bukan yang baru versi pelantikan Yan Permenas Mandenas.
"Ini juga perlu dipahami, karena itu berdasarkan surat instruksi yang dikeluarkan oleh DPP bahwa mengaktifkan kembali ketua-ketua dan sekretaris DPC yang lama. Jadi yang versi Yan Mandenas tidak berlaku," tegasnya.
Setelah digelar Muscab dan melahirkan kepengurusan yang baru, kata Kenius, proses pelantikan akan dilakukan secara bersamaan dengan pengurus DPD yang baru, periode 2015-2020 di Kota Jayapura.
"Dalam waktu dekat semua pengurus DPD dan DPC pelaksanaan pelantikannya akan bersamaan. Untuk itu, semua kader mari bersatu," katanya.
Kenius juga mengimbau agar kader Hanura yang menjadi legislator agar patuh dan tunduk pada keputusan organisasi atau partai.
"Terutama kader yang menjadi anggota DPR, harus patuh terhadap keputusan organisasi atau partai. Jika ada kader yang melawan terhadap aturan main organisasi, maka itu ada sanski hukumnya," kata Kenius.
Sementara itu, Ketua Hanura terpilih Hengki Kayame menegaskan bahwa program pertama yang akan dilakukan oleh kepengurusannya adalah Muscab diseluruh 29 kabupaten/kota yang ada di tanah Papua.
"Setelah itu tanggal 10 Desember 2016 itu adalah rencana dari DPP untuk pelantikan DPD dan juga DPC yang telah Muscab. Rencananya akan dilaksanakan di Jayapura," katanya.
"Maka itu, saya imbau semua kader untuk merapat, lupakan kemarahan yang lalu. Kita sukseskan Muscab. Tetapi jika tidak mengindahkan ajakan dan keputusan partai maka ada sanksi, bisa saja di PAW bagi anggota dewan, atau sanksi lainnya," katanya lagi. (*)
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris terpilih DPD Partai Hanura Provinsi Papua periode 2015-2020 Kenis Kogoya di Kota Jayapura, Kamis, saat mendampingi ketua terpilih Hengki Kayame menerima SK pengurus dari Koordinator Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, DPP Partai Hanura Ali Kastela.
"Kami diberikan waktu oleh DPP Hanura hanya satu bulan, yakni mulai dari 1 hingga 30 November 2016, sebagaimana diatur dalam PO partai. Dan secara normatif Muscab itu akan dilakukan mulai penjaringan calon sampai dengan masuk proses Muscab," katanya.
"Jadi, ini kami sampaikan kepada seluruh pengurus DPC untuk menyiapkan diri menyambut pelaksanaan Muscab, itu yang pertama," sambungnya.
Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) itu juga menegaskan bahwa yang akan melaksanakan Muscab adalah pengurus DPC-DPC yang lama, bukan yang baru versi pelantikan Yan Permenas Mandenas.
"Ini juga perlu dipahami, karena itu berdasarkan surat instruksi yang dikeluarkan oleh DPP bahwa mengaktifkan kembali ketua-ketua dan sekretaris DPC yang lama. Jadi yang versi Yan Mandenas tidak berlaku," tegasnya.
Setelah digelar Muscab dan melahirkan kepengurusan yang baru, kata Kenius, proses pelantikan akan dilakukan secara bersamaan dengan pengurus DPD yang baru, periode 2015-2020 di Kota Jayapura.
"Dalam waktu dekat semua pengurus DPD dan DPC pelaksanaan pelantikannya akan bersamaan. Untuk itu, semua kader mari bersatu," katanya.
Kenius juga mengimbau agar kader Hanura yang menjadi legislator agar patuh dan tunduk pada keputusan organisasi atau partai.
"Terutama kader yang menjadi anggota DPR, harus patuh terhadap keputusan organisasi atau partai. Jika ada kader yang melawan terhadap aturan main organisasi, maka itu ada sanski hukumnya," kata Kenius.
Sementara itu, Ketua Hanura terpilih Hengki Kayame menegaskan bahwa program pertama yang akan dilakukan oleh kepengurusannya adalah Muscab diseluruh 29 kabupaten/kota yang ada di tanah Papua.
"Setelah itu tanggal 10 Desember 2016 itu adalah rencana dari DPP untuk pelantikan DPD dan juga DPC yang telah Muscab. Rencananya akan dilaksanakan di Jayapura," katanya.
"Maka itu, saya imbau semua kader untuk merapat, lupakan kemarahan yang lalu. Kita sukseskan Muscab. Tetapi jika tidak mengindahkan ajakan dan keputusan partai maka ada sanksi, bisa saja di PAW bagi anggota dewan, atau sanksi lainnya," katanya lagi. (*)