Jayapura (Antara Papua) - Legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua terus mendorong penyelesaian pembangunan Rumah Umum Sakit Daerah (RSUD) di Kampung Ebram, Distrik Sarmi Timur Tengah.
"Menurut pengamatan kami khususnya komisi C yang membidangi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan, kami sangat serius sekali melihat kondisi dan terus mendorong penyelesaian pembangunan RSUD Kabupaten Sarmi yang sedang berlangsung," kata Sekretaris Komisi C DPRD Sarmi, Yan Numbre ketika di konfirmasi dari Jayapura, Selasa.
Yan mengatakan pembangunang rumah sakit itu sudah menelan anggaran dalam dua tahun anggaran yakni tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015, bahkan tahun anggaran 2016 yang kini belum dipastikan kondisi keungan dalam penyerapan anggarannya.
"Pada 2015 kami telah anggarkan Rp17 miliar untuk pembangunan rumah sakit baru ini namun hingga pembangunan belum selesai," ujarnya.
Dengan demikian, lanjut dia, ada beberapa bagian-bagian yang harus diselesaikan, di antaranya polik umum, dan UGD karena hingga kini belum selesai dibangun.
"Kami lihat belum pencapaian hasil diakibatkan karena konsultan pengawas yang tidak konsentrasi didalam menjalankan fungsi pengawasan dengan baik," ujarnya.
"Kami dari komisi C bersama-sama dengan bapak direktur rumah sakit dan para pemangku hak ulayat, sedang bersama-sama untuk bagimana menyelesaikan pembangunan rumah sakit ini dalam waktu dekat," ujarnya lagi.
Diharapkan pada penghujung 2016 bisa diselesaikan namun kondisi lapangan tidak membuktikan apa yang diminta oleh direktur. (*)
"Menurut pengamatan kami khususnya komisi C yang membidangi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan, kami sangat serius sekali melihat kondisi dan terus mendorong penyelesaian pembangunan RSUD Kabupaten Sarmi yang sedang berlangsung," kata Sekretaris Komisi C DPRD Sarmi, Yan Numbre ketika di konfirmasi dari Jayapura, Selasa.
Yan mengatakan pembangunang rumah sakit itu sudah menelan anggaran dalam dua tahun anggaran yakni tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015, bahkan tahun anggaran 2016 yang kini belum dipastikan kondisi keungan dalam penyerapan anggarannya.
"Pada 2015 kami telah anggarkan Rp17 miliar untuk pembangunan rumah sakit baru ini namun hingga pembangunan belum selesai," ujarnya.
Dengan demikian, lanjut dia, ada beberapa bagian-bagian yang harus diselesaikan, di antaranya polik umum, dan UGD karena hingga kini belum selesai dibangun.
"Kami lihat belum pencapaian hasil diakibatkan karena konsultan pengawas yang tidak konsentrasi didalam menjalankan fungsi pengawasan dengan baik," ujarnya.
"Kami dari komisi C bersama-sama dengan bapak direktur rumah sakit dan para pemangku hak ulayat, sedang bersama-sama untuk bagimana menyelesaikan pembangunan rumah sakit ini dalam waktu dekat," ujarnya lagi.
Diharapkan pada penghujung 2016 bisa diselesaikan namun kondisi lapangan tidak membuktikan apa yang diminta oleh direktur. (*)