Timika (Antara Papua) - Lembaga Musyawarah Adat Suku Komoro di Kabupaten Timika, Provinsi Papua, mendukung kebijakan pemerintah untuk menghentikan ekspor konsentrat termasuk dari Freeport pada 2017 sesuai UU 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara.
"Kami sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam hal ini untuk menghentikan ekspor konsentrat. Kami harapkan agar setelah izin ekspor konsentrat Freepor berakhir pada 11 Januari," kata Wakil Ketua Lemasko Marianus Maknaipeku di Timika.
Menurut Marianus, Freeport seharusnya segera menyelesaikan pembangunan pabrik pemurnian mineral di Indonesia di Gresik, Jawa Timur, sesuai dengan kesepakatan.
Kendati mendukung penuh kebijakan pemerintah, Marianus menilai larangan ekspor konsentrat Freeport jika terhenti dalam tenggang waktu yang lama tentu akan mempengaruhi perekonomian masyarakat Mimika.
"Ribuan karyawan Freeport ini nantinya bagaimana seandainya Freeport pada akhirnya menurunkan produksi konsentrat karena konsentrat tidak diekspor. Artinya konsentrat itu dimurnikan di Gresik tapi sementara ini Smelter belum jadi," tuturnya.
Untuk itu ia juga mengharapkan kepada pemerintah agar dapat mencari jalan keluar yang terbaik dalam hal ini sehingga masyarakat Indonesia terutama masyarakat Mimika dan ribuan karyawan Freeport tidak menjadi korban. (*)
"Kami sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam hal ini untuk menghentikan ekspor konsentrat. Kami harapkan agar setelah izin ekspor konsentrat Freepor berakhir pada 11 Januari," kata Wakil Ketua Lemasko Marianus Maknaipeku di Timika.
Menurut Marianus, Freeport seharusnya segera menyelesaikan pembangunan pabrik pemurnian mineral di Indonesia di Gresik, Jawa Timur, sesuai dengan kesepakatan.
Kendati mendukung penuh kebijakan pemerintah, Marianus menilai larangan ekspor konsentrat Freeport jika terhenti dalam tenggang waktu yang lama tentu akan mempengaruhi perekonomian masyarakat Mimika.
"Ribuan karyawan Freeport ini nantinya bagaimana seandainya Freeport pada akhirnya menurunkan produksi konsentrat karena konsentrat tidak diekspor. Artinya konsentrat itu dimurnikan di Gresik tapi sementara ini Smelter belum jadi," tuturnya.
Untuk itu ia juga mengharapkan kepada pemerintah agar dapat mencari jalan keluar yang terbaik dalam hal ini sehingga masyarakat Indonesia terutama masyarakat Mimika dan ribuan karyawan Freeport tidak menjadi korban. (*)