Jayapura (Antara Papua) - Tim pemuda nusantara pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura nomor urut 1, Yanni-Zadrak Afasedanya meminta KPPS bersikap netral atau tidak berpihak kepada siapapun, termasuk kandidat petahana Mathius Awaitauw dan pasangannya Giri Wijiyantoro.
"Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) itu harus bersikap netral, harus selalu berkoordinasi dengan KPU sebagai pimpinan dan penyelenggara tingkat atas," kata Frangklin Wahey, Ketua Pemuda Nusantara pendukung Yanni-Zadrak Afasedanya di Kota Jayapura, Papua, Minggu malam.
Pernyataan ini sengaja disampaikan oleh politisi muda Bumi Kenambay Umbay itu, setelah mendapatkan informasi bahwa sebanyak 24 ketua KPPS di Distrik Sentani berkumpul di salah satu hotel ternama dan bertemu dengan kepala distrik.
"Kami selaku tim dari pasangan nomor 1 mau mempertanyakan kepada Kepala Distrik Sentani Alfons Awaitauw, dalam rangka apa, pada 25 Februari 2017 mengumpulkan dan 24 KPPS dan menggelar pertemuan di Hotel Grand Alison, ini kapasitasnya apa," katanya dengan nada bertanya.
Menurut dia, apa yang dilakukan oleh Kepala Distrik Sentani tersebut patut dipertanyakan, apalagi sudah ada keputusan dari KPU yang berpijak dari rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura bahwa harus digelar PSU di 236 TPS pada 17 distrik.
"Kita tahu sendiri bahwa selama ini yang menjadi pesoalan adalah adanya PSU dan masyarakat sudah tahu. Kita melihat bahwa persoalan pilkada ini sudah terstruktur, tersistem dan masif sehingga hal ini yang selalu kita tekankan kepada pemerintah untuk menjaga netralitas, apalagi sebagai ASN tidak boleh melibatkan diri dalam politikl sebagai politik, kerja saja sesuai tupoksi," katanya.
Frangklin juga mengimbau kepada masyarakat agar ikut membantu mengawasi jalannya pemungutan suara ulang (PSU) yang nanti akan diumumkan oleh KPU.
"Serta tidak cepat terprovokasi oleh kepentingan sesaat yang nanti dapat merusak tatanan demokrasi di Kabupaten Jayapura dalam lima tahun kedepan," kata Frangklin yang juga Ketua Cabang Satria Gerindra Kabupaten Jayapura.
Sementara itu, Nelvis Ibo, Ketua tim dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5, Yansen Monim-Abdulrahman Sulaiman mengatakan pilkada di Kabupaten Jayapura merupakan yang terburuk dalam lima tahun terakhir.
Penyebabnya, didapatkannya sejumlah kecurangan mulai dari dugaan praktik jual beli surat undangan, mobilisasi massa, politik uang dan adanya KPPS ilegal yang tidak susuai dengan SK KPU.
"Kami juga ingin menyampaikan kepada publik di Kabupaten Jayapura, bahwa proses pilkada kemarin adalah pesta demkrasi terburuk di Tanah Papua khususnya di Jayapura," katanya.
Untuk itu, kata Ibo, pihaknya meminta kepada KPU dan Panwas untuk bekerja sama dalam mengungkap dan menyelidiki siapa dalang dibalik terbentuknya PPS dan KPPS ilegal.
"Ini juga harus diusut, tarik benang merahnya, temukan otak di belakang layar yang ingin memenangkan pihak tertentu. Ini cara-cara yang licik dan orang penakut," katanya.
"Kami juga minta kepada KPU dan Panwas agar PSU tidak saja dilakukan di 236 TPS 17 distrik, tetapi digelar secara menyeluruh di 17 distrik karena pada saat pleno kemarin di Hotel Sentani Indah kotak suara dari 17 distrik tidak dibuka dan dihitung," sambungnya.
Nelvis juga berharap pada saat PSU nanti, surat undangan yang dibagikan kepada masyarakat harus asli sesuai dengan aturan PKPU yakni ada hologram, tanda tangan penyelenggara dan cap basah sehingga menjauhkan dari kecurangan.
"Surat undangan harus dibagi yang asli, ada hologram, tanda tangan dan cap basah bukan yang salinan. Kami minta juga PPS dan KPPS-nya sesuai SK KPU, bukan yang siluman lagi," katanya. (*)
"Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) itu harus bersikap netral, harus selalu berkoordinasi dengan KPU sebagai pimpinan dan penyelenggara tingkat atas," kata Frangklin Wahey, Ketua Pemuda Nusantara pendukung Yanni-Zadrak Afasedanya di Kota Jayapura, Papua, Minggu malam.
Pernyataan ini sengaja disampaikan oleh politisi muda Bumi Kenambay Umbay itu, setelah mendapatkan informasi bahwa sebanyak 24 ketua KPPS di Distrik Sentani berkumpul di salah satu hotel ternama dan bertemu dengan kepala distrik.
"Kami selaku tim dari pasangan nomor 1 mau mempertanyakan kepada Kepala Distrik Sentani Alfons Awaitauw, dalam rangka apa, pada 25 Februari 2017 mengumpulkan dan 24 KPPS dan menggelar pertemuan di Hotel Grand Alison, ini kapasitasnya apa," katanya dengan nada bertanya.
Menurut dia, apa yang dilakukan oleh Kepala Distrik Sentani tersebut patut dipertanyakan, apalagi sudah ada keputusan dari KPU yang berpijak dari rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura bahwa harus digelar PSU di 236 TPS pada 17 distrik.
"Kita tahu sendiri bahwa selama ini yang menjadi pesoalan adalah adanya PSU dan masyarakat sudah tahu. Kita melihat bahwa persoalan pilkada ini sudah terstruktur, tersistem dan masif sehingga hal ini yang selalu kita tekankan kepada pemerintah untuk menjaga netralitas, apalagi sebagai ASN tidak boleh melibatkan diri dalam politikl sebagai politik, kerja saja sesuai tupoksi," katanya.
Frangklin juga mengimbau kepada masyarakat agar ikut membantu mengawasi jalannya pemungutan suara ulang (PSU) yang nanti akan diumumkan oleh KPU.
"Serta tidak cepat terprovokasi oleh kepentingan sesaat yang nanti dapat merusak tatanan demokrasi di Kabupaten Jayapura dalam lima tahun kedepan," kata Frangklin yang juga Ketua Cabang Satria Gerindra Kabupaten Jayapura.
Sementara itu, Nelvis Ibo, Ketua tim dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5, Yansen Monim-Abdulrahman Sulaiman mengatakan pilkada di Kabupaten Jayapura merupakan yang terburuk dalam lima tahun terakhir.
Penyebabnya, didapatkannya sejumlah kecurangan mulai dari dugaan praktik jual beli surat undangan, mobilisasi massa, politik uang dan adanya KPPS ilegal yang tidak susuai dengan SK KPU.
"Kami juga ingin menyampaikan kepada publik di Kabupaten Jayapura, bahwa proses pilkada kemarin adalah pesta demkrasi terburuk di Tanah Papua khususnya di Jayapura," katanya.
Untuk itu, kata Ibo, pihaknya meminta kepada KPU dan Panwas untuk bekerja sama dalam mengungkap dan menyelidiki siapa dalang dibalik terbentuknya PPS dan KPPS ilegal.
"Ini juga harus diusut, tarik benang merahnya, temukan otak di belakang layar yang ingin memenangkan pihak tertentu. Ini cara-cara yang licik dan orang penakut," katanya.
"Kami juga minta kepada KPU dan Panwas agar PSU tidak saja dilakukan di 236 TPS 17 distrik, tetapi digelar secara menyeluruh di 17 distrik karena pada saat pleno kemarin di Hotel Sentani Indah kotak suara dari 17 distrik tidak dibuka dan dihitung," sambungnya.
Nelvis juga berharap pada saat PSU nanti, surat undangan yang dibagikan kepada masyarakat harus asli sesuai dengan aturan PKPU yakni ada hologram, tanda tangan penyelenggara dan cap basah sehingga menjauhkan dari kecurangan.
"Surat undangan harus dibagi yang asli, ada hologram, tanda tangan dan cap basah bukan yang salinan. Kami minta juga PPS dan KPPS-nya sesuai SK KPU, bukan yang siluman lagi," katanya. (*)