Timika (Antara Papua) - Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) memastikan alokasi subsidi anggaran untuk mendukung operasional Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika tahun ini akan berkurang drastis karena terkait krisis yang menimpa PT Freeport Indonesia.
Wakil Sekretaris Eksekutif LPMAK Bidang Pendidikan dan Kesehatan Febian Magal di Timika, Sabtu mengatakan sesuai hasil rapat Badan Musyawarah dan Badan Pengurus (BP-BM) beberapa waktu lalu, ditetapkan subsidi anggaran untuk RSMM Timika tahun ini sebesar Rp88 miliar.
Namun dengan melihat situasi dan kondisi yang dihadapi PT Freeport saat ini karena tidak lagi mendapat izin ekspor sehingga berdampak besar terhadap kucuran dana kemitraan yang diterima LPMAK maka anggaran untuk semua mitra LPMAK, termasuk RSMM Timika akan dikurangi.
"Itu sudah pasti. Kemungkinan besar anggaran yang ditetapkan untuk RSMM sebesar Rp88 miliar itu akan dikurangi. Sekarang saja PT Freeport meminta LPMAK untuk mengurangi anggaran dan karyawan, maka sudah tentu mitra-mitra LPMAK juga harus siap menerima konsekuensi yang sama," kata Febian.
Pada 2016, katanya, subsidi anggaran dari LPMAK untuk mendukung operasional RSMM Timika sebesar Rp132 miliar.
Meski tahun ini anggaran yang disubsidi ke RSMM Timika akan berkurang, namun hal itu tidak berarti bahwa pengelola rumah sakit itu akan mengurangi kualitas pelayanan kepada warga tujuh suku maupun warga non tujuh suku yang datang berobat ke RSMM.
"Kalaupun anggaran RSMM akan dikurangi, tidak berarti rumah sakit harus usir pasien atau mengurangi obat-obatan. Yang jelas, anggaran yang akan dialokasikan ke RSMM nantinya masih cukup untuk membeli obat dan kebutuhan lainnya," jelas Febian.
Ia berharap pengelola RSMM Timika melakukan penghematan-penghematan agar rumah sakit tersebut masih mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat di tengah situasi krisis yang menimpa PT Freeport.
"Jangan-jangan selama ini 60 persen dari anggaran yang dikucurkan ke RSMM Timika digunakan untuk membiayai gaji karyawan. Sedangkan untuk pembelian obat-obatan dan alat-alat kesehatan hanya 40 persen saja. Kalau memang pengelola merasa bahwa jumlah karyawan yang ada sudah terlalu banyak maka silahkan diambil langkah-langkah penghematan dan lain-lain," kata Febian.
Febian juga meminta pihak RSMM Timika mencari solusi-solusi lain agar rumah sakit itu bisa mandiri.
"RSMM Timika sebetulnya sangat potensial berkembang menjadi rumah sakit mandiri. Itu yang sejak awal diharapkan oleh lembaga. Toh selama ini RSMM Timika tidak hanya melayani pasien tujuh suku yang nota bene berobat gratis, tetapi juga pasien non tujuh suku yang harus membayar sendiri biaya pengobatan mereka," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Yayasan Caritas Timika Papua (YCTP) Yosep Yopi Kilangin mengatakan hingga kini RSMM Timika belum terkena dampak langsung dari krisis yang menimpa PT Freeport.
YCTP merupakan yayasan yang mengelola RSMM Timika.
"Anggaran operasional RSMM Timika malah sudah dikurangi jauh sebelum masalah yang sekarang terjadi di PT Freeport. Kami mendapat informasi bahwa setelah ada masalah di Freeport sekarang ini, anggaran operasional RSMM Timika akan dikurangi lagi. Ini yang jadi masalah," kata Yopi Kilangin.
Yopi mengaku telah mendapat informasi dari LPMAK selaku pemilik RSMM Timika dan PT Freeport selaku donatur tunggal soal sinyalemen akan mengurangi alokasi anggaran operasional rumah sakit yang telah berkarya hampir 20 tahun itu.
"Kami diberitahukan soal itu. Sebagai pengelola tentu kami tidak bisa mengurangi pelayanan kepada masyarakat yang datang berobat di RSMM," ujar Yopi Kilangin, mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009.
Terkait persoalan tersebut, Yopi mengajak pihak Freeport, LPMAK maupun pemerintah agar duduk bersama mencari solusi agar krisis yang terjadi di Freeport tidak sampai mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat Papua dan masyarakat non Papua lainnya yang datang berobat ke RSMM Timika.
"Kami bisa memahami jika Freeport dan LPMAK mengurangi anggaran karena kondisi yang sedang terjadi. Lantas dimana peran pemerintah menyikapi kenyataan yang sekarang dihadapi oleh RSMM Timika. Kita perlu duduk bersama untuk mencari solusinya seperti apa," ujarnya.
Hingga kini, kata Yopi, YCTP maupun manajemen RSMM Timika belum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK maupun merumahkan karyawan RSMM Timika.
Total karyawan yang kini bekerja di RSMM Timika sebanyak lebih dari 500 orang, dimana 400-an orang diantaranya merupakan petugas medis dan para medis.
RSMM Timika merupakan rumah sakit tipe C dan merupakan rumah sakit pertama di Papua yang terakreditasi. (*)
Wakil Sekretaris Eksekutif LPMAK Bidang Pendidikan dan Kesehatan Febian Magal di Timika, Sabtu mengatakan sesuai hasil rapat Badan Musyawarah dan Badan Pengurus (BP-BM) beberapa waktu lalu, ditetapkan subsidi anggaran untuk RSMM Timika tahun ini sebesar Rp88 miliar.
Namun dengan melihat situasi dan kondisi yang dihadapi PT Freeport saat ini karena tidak lagi mendapat izin ekspor sehingga berdampak besar terhadap kucuran dana kemitraan yang diterima LPMAK maka anggaran untuk semua mitra LPMAK, termasuk RSMM Timika akan dikurangi.
"Itu sudah pasti. Kemungkinan besar anggaran yang ditetapkan untuk RSMM sebesar Rp88 miliar itu akan dikurangi. Sekarang saja PT Freeport meminta LPMAK untuk mengurangi anggaran dan karyawan, maka sudah tentu mitra-mitra LPMAK juga harus siap menerima konsekuensi yang sama," kata Febian.
Pada 2016, katanya, subsidi anggaran dari LPMAK untuk mendukung operasional RSMM Timika sebesar Rp132 miliar.
Meski tahun ini anggaran yang disubsidi ke RSMM Timika akan berkurang, namun hal itu tidak berarti bahwa pengelola rumah sakit itu akan mengurangi kualitas pelayanan kepada warga tujuh suku maupun warga non tujuh suku yang datang berobat ke RSMM.
"Kalaupun anggaran RSMM akan dikurangi, tidak berarti rumah sakit harus usir pasien atau mengurangi obat-obatan. Yang jelas, anggaran yang akan dialokasikan ke RSMM nantinya masih cukup untuk membeli obat dan kebutuhan lainnya," jelas Febian.
Ia berharap pengelola RSMM Timika melakukan penghematan-penghematan agar rumah sakit tersebut masih mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat di tengah situasi krisis yang menimpa PT Freeport.
"Jangan-jangan selama ini 60 persen dari anggaran yang dikucurkan ke RSMM Timika digunakan untuk membiayai gaji karyawan. Sedangkan untuk pembelian obat-obatan dan alat-alat kesehatan hanya 40 persen saja. Kalau memang pengelola merasa bahwa jumlah karyawan yang ada sudah terlalu banyak maka silahkan diambil langkah-langkah penghematan dan lain-lain," kata Febian.
Febian juga meminta pihak RSMM Timika mencari solusi-solusi lain agar rumah sakit itu bisa mandiri.
"RSMM Timika sebetulnya sangat potensial berkembang menjadi rumah sakit mandiri. Itu yang sejak awal diharapkan oleh lembaga. Toh selama ini RSMM Timika tidak hanya melayani pasien tujuh suku yang nota bene berobat gratis, tetapi juga pasien non tujuh suku yang harus membayar sendiri biaya pengobatan mereka," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Yayasan Caritas Timika Papua (YCTP) Yosep Yopi Kilangin mengatakan hingga kini RSMM Timika belum terkena dampak langsung dari krisis yang menimpa PT Freeport.
YCTP merupakan yayasan yang mengelola RSMM Timika.
"Anggaran operasional RSMM Timika malah sudah dikurangi jauh sebelum masalah yang sekarang terjadi di PT Freeport. Kami mendapat informasi bahwa setelah ada masalah di Freeport sekarang ini, anggaran operasional RSMM Timika akan dikurangi lagi. Ini yang jadi masalah," kata Yopi Kilangin.
Yopi mengaku telah mendapat informasi dari LPMAK selaku pemilik RSMM Timika dan PT Freeport selaku donatur tunggal soal sinyalemen akan mengurangi alokasi anggaran operasional rumah sakit yang telah berkarya hampir 20 tahun itu.
"Kami diberitahukan soal itu. Sebagai pengelola tentu kami tidak bisa mengurangi pelayanan kepada masyarakat yang datang berobat di RSMM," ujar Yopi Kilangin, mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009.
Terkait persoalan tersebut, Yopi mengajak pihak Freeport, LPMAK maupun pemerintah agar duduk bersama mencari solusi agar krisis yang terjadi di Freeport tidak sampai mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat Papua dan masyarakat non Papua lainnya yang datang berobat ke RSMM Timika.
"Kami bisa memahami jika Freeport dan LPMAK mengurangi anggaran karena kondisi yang sedang terjadi. Lantas dimana peran pemerintah menyikapi kenyataan yang sekarang dihadapi oleh RSMM Timika. Kita perlu duduk bersama untuk mencari solusinya seperti apa," ujarnya.
Hingga kini, kata Yopi, YCTP maupun manajemen RSMM Timika belum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK maupun merumahkan karyawan RSMM Timika.
Total karyawan yang kini bekerja di RSMM Timika sebanyak lebih dari 500 orang, dimana 400-an orang diantaranya merupakan petugas medis dan para medis.
RSMM Timika merupakan rumah sakit tipe C dan merupakan rumah sakit pertama di Papua yang terakreditasi. (*)