Jayapura (Antara Papua) - Pemerintahan Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan kesehatan terutama penyakit TB, HIV/AIDS dan penyakit endemik lainnya.
"Ini tugas wajib negara, jadi struktur pemerintahan seperti distrik sudah harus melakukan intervensi terkait dokumen anggaran yang ada di kampung dan kelurahan untuk bagimana membiayai penanganan penyakit tuberkulosis (TB), HIV/AIDS dan penyakit lainnya," Kepala Distrik Sentani, Alfons Sawita di Jayapura, Selasa.
Menurut dia, gerakan penanganan TB ini sudah lama dilakukan semenjak ia menjabat Kepala Distrik Sentani.
"Sejak saya menjabat kepala distrik, tugas pertama yang saya lakukan adalah mengundang Dinas Kesehatan untuk menjelaskan peran distrik dalam hal penanganan kesehatan, dan kita langsung melakukan gerakan," ujarnya.
"Gerakan ini sudah lama dilakukan kerena langsung bersentuhan dengan masyarakat yang tidak bisa datang ke layanan kesehatan," ujarnya lagi.
Ia menjelaskan gerakan yang dimaksud yakni melakukan proteksi terhadap penggunaan anggaran.
"Kita sarankan kepada para kepala kampung dan kepala kelurahan untuk menyisihkan sebagian anggaran untuk kesehatan. Kalau tidak ada anggaran yang berkaitan dengan kesehatan maka saya tidak akan tanda tangan (persetujuan anggaran)," katanya.
Menurut dia, sebagian anggaran yang dialokasikan ke setiap kelurahan dan kampung harus ada program penanganan penyakit-penyakit endemik di masyarakat.
Selain itu, kepala kelurahan dan kepala kampung juga harus melakukan gerakan "toki pintu" yakni pelayanan TB dari rumah ke rumah.
Pemerintahan distrik juga harus membentuk forum multi-stakholder (MSF) di tingkat distrik untuk melakukan pendekatan terhadap penanganan TB di tingkat bawah.
"Jadi kita siapkan anggarannya dari distrik, untuk membiayai mereka untuk terus melakukan penanganan TB," ujarnya.
Ia menambahkan, penanganan kesehatan di level distrik itu sudah dilakukan sejak 2006. (*)
"Ini tugas wajib negara, jadi struktur pemerintahan seperti distrik sudah harus melakukan intervensi terkait dokumen anggaran yang ada di kampung dan kelurahan untuk bagimana membiayai penanganan penyakit tuberkulosis (TB), HIV/AIDS dan penyakit lainnya," Kepala Distrik Sentani, Alfons Sawita di Jayapura, Selasa.
Menurut dia, gerakan penanganan TB ini sudah lama dilakukan semenjak ia menjabat Kepala Distrik Sentani.
"Sejak saya menjabat kepala distrik, tugas pertama yang saya lakukan adalah mengundang Dinas Kesehatan untuk menjelaskan peran distrik dalam hal penanganan kesehatan, dan kita langsung melakukan gerakan," ujarnya.
"Gerakan ini sudah lama dilakukan kerena langsung bersentuhan dengan masyarakat yang tidak bisa datang ke layanan kesehatan," ujarnya lagi.
Ia menjelaskan gerakan yang dimaksud yakni melakukan proteksi terhadap penggunaan anggaran.
"Kita sarankan kepada para kepala kampung dan kepala kelurahan untuk menyisihkan sebagian anggaran untuk kesehatan. Kalau tidak ada anggaran yang berkaitan dengan kesehatan maka saya tidak akan tanda tangan (persetujuan anggaran)," katanya.
Menurut dia, sebagian anggaran yang dialokasikan ke setiap kelurahan dan kampung harus ada program penanganan penyakit-penyakit endemik di masyarakat.
Selain itu, kepala kelurahan dan kepala kampung juga harus melakukan gerakan "toki pintu" yakni pelayanan TB dari rumah ke rumah.
Pemerintahan distrik juga harus membentuk forum multi-stakholder (MSF) di tingkat distrik untuk melakukan pendekatan terhadap penanganan TB di tingkat bawah.
"Jadi kita siapkan anggarannya dari distrik, untuk membiayai mereka untuk terus melakukan penanganan TB," ujarnya.
Ia menambahkan, penanganan kesehatan di level distrik itu sudah dilakukan sejak 2006. (*)