Jayapura (Antara Papua) - Presiden Joko Widodo menemui ratusan warga penerima sertifikat hak atas tanah yang mengikuti program strategi nasional pembinaan dan fasilitasi serta kerja sama akses reform di Gedung Oahraga (GOR) Cenderawasih, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selasa.
Pada momentum itu, Presiden RI ke-7 menjelaskan bahwa sertifikat hak atas tanah menjadi program strategi nasional, karena ada 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia yang belum ada sertifikatnya.
"Sehingga ini harus disertifikatkan, ini banyak sekali yang belum bersertifikat yang pada ujungnya menimbulkan konflik dan persoalan antarsesama warga, warga dengan pemerintah, warga dengan pengusaha atau lainnya," katanya.
Untuk itu, Presiden meminta kepada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk segera menerbitkan sertifikat kepada yang berhak.
"Saya minta agar tahun ini ada lima juta sertifikat diterbitkan, tahun depan tujuh juta dan dua tahunnya lagi sembilan juta, hingga persoalan masalah tanah ini berangsur-angsur bisa terselesaikan dengan baik," katanya.
Selain menemui warga penerima sertifikat, Jokowi yang datang bersama Ibu Negara Iriana Widodo didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ny Yulce Enembe, memberikan dua unit sepeda kepada dua orang warga yang berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan oleh mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI itu.
Beberapa saat sebelum Jokowi menemui ratusan warga penerima sertifikat hak atas tanah, Dirjen Tata Ruang Budi Situmorang mewakili Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil memberikan sertifikat tersebut kepada 12 wakil dari 285 warga penerima sertifikat.
"Dari 285 warga penerima sertifikat hak atas tanah pada hari ini, diantaranya 56 orang dari Kabupaten Jayapura, satu orang dari Kabupaten Kepulauan Yapen, dua orang dari Merauke, dan 75 orang dari Kota Jayapura," kata Budi. (*)
Pada momentum itu, Presiden RI ke-7 menjelaskan bahwa sertifikat hak atas tanah menjadi program strategi nasional, karena ada 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia yang belum ada sertifikatnya.
"Sehingga ini harus disertifikatkan, ini banyak sekali yang belum bersertifikat yang pada ujungnya menimbulkan konflik dan persoalan antarsesama warga, warga dengan pemerintah, warga dengan pengusaha atau lainnya," katanya.
Untuk itu, Presiden meminta kepada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk segera menerbitkan sertifikat kepada yang berhak.
"Saya minta agar tahun ini ada lima juta sertifikat diterbitkan, tahun depan tujuh juta dan dua tahunnya lagi sembilan juta, hingga persoalan masalah tanah ini berangsur-angsur bisa terselesaikan dengan baik," katanya.
Selain menemui warga penerima sertifikat, Jokowi yang datang bersama Ibu Negara Iriana Widodo didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ny Yulce Enembe, memberikan dua unit sepeda kepada dua orang warga yang berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan oleh mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI itu.
Beberapa saat sebelum Jokowi menemui ratusan warga penerima sertifikat hak atas tanah, Dirjen Tata Ruang Budi Situmorang mewakili Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil memberikan sertifikat tersebut kepada 12 wakil dari 285 warga penerima sertifikat.
"Dari 285 warga penerima sertifikat hak atas tanah pada hari ini, diantaranya 56 orang dari Kabupaten Jayapura, satu orang dari Kabupaten Kepulauan Yapen, dua orang dari Merauke, dan 75 orang dari Kota Jayapura," kata Budi. (*)