Jayapura (Antara Papua) - Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) berharap Pemerintah Kabupaten Tolikara memantau kondisi Dinas Kesehatan setempat agar mengetahui perkembangannya, termasuk kepala dinas yang enggan masuk kantor.
"Kami minta Pemkab Tolikara segera meninjau kondisi Kantor Dinas Kesehatan setempat karena hingga kini Kepala Dinas Kesehatan enggan masuk kantor," kata Kamilus Logo, Ketua Tim UP2KP yang melakukan survei SDM bidang kesehatan di Kabupaten Tolikara, di Jayapura, Selasa.
Tim UP2KP itu juga melakukan survei SDM kesehatan di Kabupaten Yalimo, Lanny Jaya, dan Kabupaten Jayawijaya, pada 7-22 Mei 2017.
"Ketika kami sampai di Tolikara, kami lihat kondisi kesehatan di Tolikara sangat memprihatinkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tolikara tidak pernah masuk kantor Dinas, kepala bidang pun tidak pernah masuk kantor," ujarnya.
Oleh karena itu, UP2KP meminta Pemkab Tolikara memperhatikan hal itu.
"Jadi, perhatikanlah hal-hal seperti ini karena Dinas Kesehatan bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujarnya.
"Jika kepala Dinas Kesehatan tidak masuk kantor berarti secara tidak langsung pelayanan dasar di puskesmas pun jelas tidak berjalan dengan baik," ujar Kamilus.
Ironisnya, para kepala puskesmas malah menuntut hak mereka yang kurang lebih setahun belum dibayar.
Kepala Puskesmas Anawi Kabupaten Tolikara Yoel Enembere ketika dikonfirmasi dari Jayapura mengaku hanya melihat Kepala Dinas saat dilantik.
"Saya lihat waktu itu dilantik dan perkenalan dengan kita itu saja, setelah itu tidak pernah masuk kantor sampai sekarang sudah mau satu satu tahun ini," ujarnya.
Ia menambahkan, hingga kini mereka selalu datang ke Kantor Dinas Kesehatan Tolikara tetapi tidak ada satupun orang dinas (pegawai-red) yang masuk kantor. (*)
"Kami minta Pemkab Tolikara segera meninjau kondisi Kantor Dinas Kesehatan setempat karena hingga kini Kepala Dinas Kesehatan enggan masuk kantor," kata Kamilus Logo, Ketua Tim UP2KP yang melakukan survei SDM bidang kesehatan di Kabupaten Tolikara, di Jayapura, Selasa.
Tim UP2KP itu juga melakukan survei SDM kesehatan di Kabupaten Yalimo, Lanny Jaya, dan Kabupaten Jayawijaya, pada 7-22 Mei 2017.
"Ketika kami sampai di Tolikara, kami lihat kondisi kesehatan di Tolikara sangat memprihatinkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tolikara tidak pernah masuk kantor Dinas, kepala bidang pun tidak pernah masuk kantor," ujarnya.
Oleh karena itu, UP2KP meminta Pemkab Tolikara memperhatikan hal itu.
"Jadi, perhatikanlah hal-hal seperti ini karena Dinas Kesehatan bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujarnya.
"Jika kepala Dinas Kesehatan tidak masuk kantor berarti secara tidak langsung pelayanan dasar di puskesmas pun jelas tidak berjalan dengan baik," ujar Kamilus.
Ironisnya, para kepala puskesmas malah menuntut hak mereka yang kurang lebih setahun belum dibayar.
Kepala Puskesmas Anawi Kabupaten Tolikara Yoel Enembere ketika dikonfirmasi dari Jayapura mengaku hanya melihat Kepala Dinas saat dilantik.
"Saya lihat waktu itu dilantik dan perkenalan dengan kita itu saja, setelah itu tidak pernah masuk kantor sampai sekarang sudah mau satu satu tahun ini," ujarnya.
Ia menambahkan, hingga kini mereka selalu datang ke Kantor Dinas Kesehatan Tolikara tetapi tidak ada satupun orang dinas (pegawai-red) yang masuk kantor. (*)