Timika (Antara Papua) - Komunitas Pekerja Papua (KPP) Mimika, Provinsi Papua, berkomitmen untuk memperjuangkan nasib pekerja Papua di lingkungan PT Freeport termasuk kontraktor dan privatisasi.
Koordinator Umum KPP, Yan Herman Pakage di Timika, Sabtu, menyoroti kondisi minimnya pekerja asli Papua yaitu hanya berjumlah empat ribuan dari total 30 ribu pekerja yang bekerja di lingkungan PT. Freeport.
"Kalau boleh kedepannya semoga pekerja Papua lebih banyak lagi," ujar Herman. Freeport punya uang tetapi pekerja punya Tuhan.
Ketua PC SPKEP-SPSI Mimika, Aser Gobai mengharapkan agar kehadiran KPP menjadi solusi atas persoalan ketenagakerjaan di lingkungan Freeport yang dinilai merugikan para pekerja.
"Kita Pekerja Papua kita harus bersatu. Kita lakukan perubahan yang nyata bagi kepentingan kita semua. Pekerja Papua harus di depan, KPP harus menjadi solus," kata Aser.
Herman resmi menjabat sebagai Koordinator Umum Komunitas Pekerja Papua (KPP) di lingkungan PT. Freeport Indonesia, privatisasi dan kontraktor masa bakti 2017 - 2022.
Ia bersama dengan pengurus KKP dilantik oleh Ketua PC SPKEP-SPSI Kabupaten Mimika, Aser Gobai di Timika, Sabtu, berdasarkan SK PC SPKEP-SPSI Kabupaten Mimika.
Herman mengatakan KPP akan bekerja langsung di bawah pengawasan PC SPKEP-SPSI Mimika. KPP akan melakukan fungsi penguatan SDM pekerja asli Papua, Advokasi, meningkatkan solidaritas antar para pekerja, penguatan administrasi, propaganda positif untuk kemakmuran anggota KPP dan seluruh pekerja di lingkungan Freeport.
Menurut Herman salah satu tujuan utama pembentukan KPP juga untuk mempersatukan semua pekerja asli Papua untuk menghindari dan menghapus praktek-praktek oknum dan kelompok yang menggunakan nama pekerja Papua untuk kepentingan pribadi.
Selain itu, dalam pengurus KPP juga dibentuk Koordinator tujuh wilayah adat di Papua yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir para pekerja asal wilayah adat masing-masing.
Sesuai dengan data KPP, dari total pekerja yang berasal dari 315 suku di Papua yang bekerja di lingkungan Freeport berjumlah kurang lebih empat ribuan dan saat ini yang bergabung bersama KPP sudah berjumlah 2.000. Jumlah tersebut menurut Herman akan terus bertambah. (*)
Koordinator Umum KPP, Yan Herman Pakage di Timika, Sabtu, menyoroti kondisi minimnya pekerja asli Papua yaitu hanya berjumlah empat ribuan dari total 30 ribu pekerja yang bekerja di lingkungan PT. Freeport.
"Kalau boleh kedepannya semoga pekerja Papua lebih banyak lagi," ujar Herman. Freeport punya uang tetapi pekerja punya Tuhan.
Ketua PC SPKEP-SPSI Mimika, Aser Gobai mengharapkan agar kehadiran KPP menjadi solusi atas persoalan ketenagakerjaan di lingkungan Freeport yang dinilai merugikan para pekerja.
"Kita Pekerja Papua kita harus bersatu. Kita lakukan perubahan yang nyata bagi kepentingan kita semua. Pekerja Papua harus di depan, KPP harus menjadi solus," kata Aser.
Herman resmi menjabat sebagai Koordinator Umum Komunitas Pekerja Papua (KPP) di lingkungan PT. Freeport Indonesia, privatisasi dan kontraktor masa bakti 2017 - 2022.
Ia bersama dengan pengurus KKP dilantik oleh Ketua PC SPKEP-SPSI Kabupaten Mimika, Aser Gobai di Timika, Sabtu, berdasarkan SK PC SPKEP-SPSI Kabupaten Mimika.
Herman mengatakan KPP akan bekerja langsung di bawah pengawasan PC SPKEP-SPSI Mimika. KPP akan melakukan fungsi penguatan SDM pekerja asli Papua, Advokasi, meningkatkan solidaritas antar para pekerja, penguatan administrasi, propaganda positif untuk kemakmuran anggota KPP dan seluruh pekerja di lingkungan Freeport.
Menurut Herman salah satu tujuan utama pembentukan KPP juga untuk mempersatukan semua pekerja asli Papua untuk menghindari dan menghapus praktek-praktek oknum dan kelompok yang menggunakan nama pekerja Papua untuk kepentingan pribadi.
Selain itu, dalam pengurus KPP juga dibentuk Koordinator tujuh wilayah adat di Papua yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir para pekerja asal wilayah adat masing-masing.
Sesuai dengan data KPP, dari total pekerja yang berasal dari 315 suku di Papua yang bekerja di lingkungan Freeport berjumlah kurang lebih empat ribuan dan saat ini yang bergabung bersama KPP sudah berjumlah 2.000. Jumlah tersebut menurut Herman akan terus bertambah. (*)