Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengklaim hingga kini tidak diikutsertakan secara resmi dalam setiap pembahasan-pembahasan mengenai PT Freeport Indonesia yang kini tengah bermasalah.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Bangun Manurung, di Jayapura, Rabu, mengatakan karena hingga kini tidak diajak resmi dalam pembahasan sehingga tidak mengetahui perkembangan terbaru dari Freeport.
"Jadi selama ini kami hanya mendengar-mendengar saja dari media, pasalnya pembahasan yang melibatkan Pemprov Papua secara intens belum ada hingga kini," katanya.
Menurut Bangun, tidak ikut sertanya Pemprov Papua dalam pembahasan masalah ini bukan karena Freeportnya sebab hal itu dikoordinir pemerintah pusat yakni Kementerian ESDM.
"Kami tidak tahu alasannya apa, sehingga tidak bisa menduga-duga, tapi yang jelas hingga kini kami belum duduk bersama-sama untuk membahas item per item atau apapun," ujarnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya mengatakan pemerintah pusat dan provinsi harus duduk bersama mencari solusi atas permasalahan Freeport di Kabupaten Mimika.
"Saya bersama rombongan dari Kementerian ESDM sengaja turun langsung ke Papua untuk bertemu dengan para pemangku kepentingan guna mendengar usulan dan masukan terkait Freeport serta solusi dari permasalahannya," katanya.
Lenis menuturkan dari pertemuan dengan Pemprov Papua, pihaknya hanya bersifat menerima aspirasi dari daerah. (*)
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Bangun Manurung, di Jayapura, Rabu, mengatakan karena hingga kini tidak diajak resmi dalam pembahasan sehingga tidak mengetahui perkembangan terbaru dari Freeport.
"Jadi selama ini kami hanya mendengar-mendengar saja dari media, pasalnya pembahasan yang melibatkan Pemprov Papua secara intens belum ada hingga kini," katanya.
Menurut Bangun, tidak ikut sertanya Pemprov Papua dalam pembahasan masalah ini bukan karena Freeportnya sebab hal itu dikoordinir pemerintah pusat yakni Kementerian ESDM.
"Kami tidak tahu alasannya apa, sehingga tidak bisa menduga-duga, tapi yang jelas hingga kini kami belum duduk bersama-sama untuk membahas item per item atau apapun," ujarnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya mengatakan pemerintah pusat dan provinsi harus duduk bersama mencari solusi atas permasalahan Freeport di Kabupaten Mimika.
"Saya bersama rombongan dari Kementerian ESDM sengaja turun langsung ke Papua untuk bertemu dengan para pemangku kepentingan guna mendengar usulan dan masukan terkait Freeport serta solusi dari permasalahannya," katanya.
Lenis menuturkan dari pertemuan dengan Pemprov Papua, pihaknya hanya bersifat menerima aspirasi dari daerah. (*)