Timika (Antara Papua) - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) segera menggelar rapat untuk membahas masalah pemogokan dan demonstrasi ribuan karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan-perusahaan kontraktornya di Kabupaten Mimika.
Anggota Komisi I DPRP Wilhelmus Pigai saat dihubungi dari Timika, Senin, mengatakan DPRP sudah mengagendakan untuk mengundang sejumlah pihak baik serikat pekerja maupun manajemen PT Freeport guna membahas permasalahan mogok kerja ribuan karyawan yang sudah berlangsung lebih dari sebulan di Timika.
"DPRP akan mengundang semua pihak untuk duduk membicarakan permasalahan ini. Yang jelas, kami mau mendengar dari semua pihak, tidak hanya dari karyawan yang di-PHK, serikat pekerja tetapi juga manajemen Freeport, termasuk manajemen perusahaan kontraktor dan privatisasi agar bersama-sama mencari solusi terbaik guna menyelesaikan permasalahan ini," kata Wilhelmus.
Menurut dia, rapat pembahasan masalah pemogokan dan PHK ribuan karyawan PT Freeport akan segera berlangsung di Kantor DPRP di Jayapura dalam pekan ini.
Pihak Sekretariat DPRP telah menyiapkan surat undangan ke berbagai pihak guna menghadiri rapat dimaksud.
"Secepatnya undangan dikirim ke semua pihak terkait. Dalam undangan sudah tegas disebutkan agar pihak-pihak terkait tidak boleh diwakilkan. Jadi, kami minta pimpinan PT Freeport dan pimpinan perusahaan-perusahaan kontraktor dan privatisasi wajib hadir," kata Wilhelmus.
Ia menambahkan, langkah DPRP memfasilitasi pertemuan pembahasan masalah pemogokan karyawan PT Freeport lantaran pemerintah daerah terkesan kurang proaktif menyelesaikan masalah tersebut.
"Kami menangkap kesan pemda kurang berperan maksimal untuk memfasilitasi penyelesaian masalah ini. Seharusnya pemda berjuang terus untuk memanggil pihak-pihak terkait agar masalah ini segera diselesaikan, tidak sampai berlarut-larut sampai berbulan-bulan dan memakan korban dengan dipecatnya ribuan pekerja," ujar Wilhelmus.
Jika Pemkab Mimika maupun Pemprov Papua bersikap tidak mau tahu dengan permasalahan PHK ribuan karyawan PT Freeport, katanya, maka jangan heran jika terjadi banyak masalah-masalah sosial baru yang muncul di tengah masyarakat.
Wilhelmus juga secara tegas mendukung pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang meminta manajemen PT Freeport agar mempekerjakan kembali ribuan karyawan yang telah di-PHK.
"Kami mendukung apa yang disampaikan oleh Gubernur Papua agar karyawan yang selama ini mogok kerja di Timika dan sudah dipecat oleh manajemen PT Freeport agar dipekerjakan kembali," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mendesak manajemen PT Freeport agar mempekerjakan kembali ribuan karyawan yang telah dipecat karena terlibat aksi pemogokan kerja selama lebih dari satu bulan di Timika.
"Karena pemerintah sudah punya kemauan baik untuk memberikan izin ekspor kepada Freeport maka wajib hukumnya Freeport harus mempekerjakan kembali karyawan. Tidak bisa dia berhentikan begitu saja," kata Gubernur Enembe di Timika, Senin.
Gubernur Enembe menyayangkan kebijakan Freeport yang telah mem-PHK sekitar 3.200 karyawan dengan dalih mereka mangkir atau mengundurkan diri secara sukarela.
"Kalau memang Freeport mau, yah semua harus berhenti kerja. Kalau pemerintah sudah memberikan izin ekspor maka syaratnya pekerja harus dipekerjakan kembali. Tidak boleh berhentikan mereka. Itu saja," tegas Gubernur Enembe. (*)
Anggota Komisi I DPRP Wilhelmus Pigai saat dihubungi dari Timika, Senin, mengatakan DPRP sudah mengagendakan untuk mengundang sejumlah pihak baik serikat pekerja maupun manajemen PT Freeport guna membahas permasalahan mogok kerja ribuan karyawan yang sudah berlangsung lebih dari sebulan di Timika.
"DPRP akan mengundang semua pihak untuk duduk membicarakan permasalahan ini. Yang jelas, kami mau mendengar dari semua pihak, tidak hanya dari karyawan yang di-PHK, serikat pekerja tetapi juga manajemen Freeport, termasuk manajemen perusahaan kontraktor dan privatisasi agar bersama-sama mencari solusi terbaik guna menyelesaikan permasalahan ini," kata Wilhelmus.
Menurut dia, rapat pembahasan masalah pemogokan dan PHK ribuan karyawan PT Freeport akan segera berlangsung di Kantor DPRP di Jayapura dalam pekan ini.
Pihak Sekretariat DPRP telah menyiapkan surat undangan ke berbagai pihak guna menghadiri rapat dimaksud.
"Secepatnya undangan dikirim ke semua pihak terkait. Dalam undangan sudah tegas disebutkan agar pihak-pihak terkait tidak boleh diwakilkan. Jadi, kami minta pimpinan PT Freeport dan pimpinan perusahaan-perusahaan kontraktor dan privatisasi wajib hadir," kata Wilhelmus.
Ia menambahkan, langkah DPRP memfasilitasi pertemuan pembahasan masalah pemogokan karyawan PT Freeport lantaran pemerintah daerah terkesan kurang proaktif menyelesaikan masalah tersebut.
"Kami menangkap kesan pemda kurang berperan maksimal untuk memfasilitasi penyelesaian masalah ini. Seharusnya pemda berjuang terus untuk memanggil pihak-pihak terkait agar masalah ini segera diselesaikan, tidak sampai berlarut-larut sampai berbulan-bulan dan memakan korban dengan dipecatnya ribuan pekerja," ujar Wilhelmus.
Jika Pemkab Mimika maupun Pemprov Papua bersikap tidak mau tahu dengan permasalahan PHK ribuan karyawan PT Freeport, katanya, maka jangan heran jika terjadi banyak masalah-masalah sosial baru yang muncul di tengah masyarakat.
Wilhelmus juga secara tegas mendukung pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang meminta manajemen PT Freeport agar mempekerjakan kembali ribuan karyawan yang telah di-PHK.
"Kami mendukung apa yang disampaikan oleh Gubernur Papua agar karyawan yang selama ini mogok kerja di Timika dan sudah dipecat oleh manajemen PT Freeport agar dipekerjakan kembali," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mendesak manajemen PT Freeport agar mempekerjakan kembali ribuan karyawan yang telah dipecat karena terlibat aksi pemogokan kerja selama lebih dari satu bulan di Timika.
"Karena pemerintah sudah punya kemauan baik untuk memberikan izin ekspor kepada Freeport maka wajib hukumnya Freeport harus mempekerjakan kembali karyawan. Tidak bisa dia berhentikan begitu saja," kata Gubernur Enembe di Timika, Senin.
Gubernur Enembe menyayangkan kebijakan Freeport yang telah mem-PHK sekitar 3.200 karyawan dengan dalih mereka mangkir atau mengundurkan diri secara sukarela.
"Kalau memang Freeport mau, yah semua harus berhenti kerja. Kalau pemerintah sudah memberikan izin ekspor maka syaratnya pekerja harus dipekerjakan kembali. Tidak boleh berhentikan mereka. Itu saja," tegas Gubernur Enembe. (*)