Wamena (Antara Papua) - Aparat di 328 kampung di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mempertanyakan honor mereka yang sudah enam bulan belum dibayarkan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Yohanis Walilo di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Kamis, mengatakan belum dilakukan pembayaran karena belum ada pencairan APBD Kampung 2017 dari pemerintah pusat.
"Ada keluhan dari aparat kampung terkait honor mereka yang sudah enam bulan belum dibayar. Ini karena honor itu satu paket dalam APBD Kampung (Alokasi Dana Desa dan Prospek), tetapi sampai sekarang ada 30 kampung yang belum buat LPJ 2016 sehingga dana 2017 untuk seluruh kampung belum bisa cair," katanya.
Menurut dia, syarat pencairan APBD Kampung 2017 adalah seluruh kampung di Jayawijaya harus menyampaikan LPJ penggunaan dana 2016.
"Kita belum ajukan permintaan dana ke pemerintah pusat karena 30 desa/kampung belum buat pertanggungjawaban dana tahun lalu," katanya.
Agar tidak menghambat program yang bersumber dari ADD dan Prospek, dia mengimbau 30 kepala kampung yang belum menyampaikan LPJ untuk segera.
"Sebab kalau tidak bisa diserahkan, ini menghambat pencairan dana bagi 298 desa/kampung yang sudah menyampaikan laporan," katanya.
Sekda telah memerintahkan dinas pemberdayaan masyarakat kampung (DPMK) untuk menjemput LPJ dari 30 kampung yang hingga kini belum menyerahkan.
"Saya sudah perintahkan DPMK untuk jemput LPJ 2016 dari 30 kampung, supaya kita bisa mengusulkan pencairan dana kampung tahun 2017," katanya. (*)
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Yohanis Walilo di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Kamis, mengatakan belum dilakukan pembayaran karena belum ada pencairan APBD Kampung 2017 dari pemerintah pusat.
"Ada keluhan dari aparat kampung terkait honor mereka yang sudah enam bulan belum dibayar. Ini karena honor itu satu paket dalam APBD Kampung (Alokasi Dana Desa dan Prospek), tetapi sampai sekarang ada 30 kampung yang belum buat LPJ 2016 sehingga dana 2017 untuk seluruh kampung belum bisa cair," katanya.
Menurut dia, syarat pencairan APBD Kampung 2017 adalah seluruh kampung di Jayawijaya harus menyampaikan LPJ penggunaan dana 2016.
"Kita belum ajukan permintaan dana ke pemerintah pusat karena 30 desa/kampung belum buat pertanggungjawaban dana tahun lalu," katanya.
Agar tidak menghambat program yang bersumber dari ADD dan Prospek, dia mengimbau 30 kepala kampung yang belum menyampaikan LPJ untuk segera.
"Sebab kalau tidak bisa diserahkan, ini menghambat pencairan dana bagi 298 desa/kampung yang sudah menyampaikan laporan," katanya.
Sekda telah memerintahkan dinas pemberdayaan masyarakat kampung (DPMK) untuk menjemput LPJ dari 30 kampung yang hingga kini belum menyerahkan.
"Saya sudah perintahkan DPMK untuk jemput LPJ 2016 dari 30 kampung, supaya kita bisa mengusulkan pencairan dana kampung tahun 2017," katanya. (*)