Jayapura (Antara Papua) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua telah melakukan pendataan khusus terhadap orang asli Bumi Cenderawasih pada tiga kabupaten untuk mengetahui sampai ketepatan penyaluran dana otonomi khusus.
Kepala BPS Provinsi Papua Simon Sapari di Jayapura, mengatakan, pendataan bagi orang asli Bumi Cenderawasih telah dilakukan di Kabupaten Sarmi, Jayapura dan Merauke.
Menurt dia, segera menyusul Mappi, Waropen serta Pegunungan Bintang. "Pendataan Orang Asli Papua (OAP) ini sangat berguna, terutama untuk penyaluran dana otsus di seluruh Bumi Cenderawasih dapat lebih terarah, setidaknya bisa langsung menyentuh masyarakat yang berada di daerah pedesaan maupun dan perkotaan," katanya.
Menurut Simon, dalam pendataan yang dilakukan oleh pihaknya, ada dua hal yang diperoleh yakni Provinsi Papua akhirnya memiliki data base OAP meliputi nama, tempat tinggal berdasarkan desa atau kampung dan blok sensus yang ada.
"Selain itu, Provinsi Papua juga mampu mengukur situasi yang ada pada masyarakat itu tentang kesehatan, pendidikan dan pendapatan," ujarnya.
Dia menuturkan dengan adanya data base tersebut pada saat pemerintah hendak mengambil kebijakan akan secara langsung fokus kepada OAP yang berhak menerima dana otsus tersebut.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta bupati dan walikota di wilayahnya untuk melakukan pendataan terhadap OAP yang ada di daerahnya masing-masing.
Pendataan terhadap OAP ini bertujuan untuk mengetahui jumlah valid orang asli Papua dari tahun ke tahun di Bumi Cenderawasih pada masing-masing kabupaten/kota. (*)
Kepala BPS Provinsi Papua Simon Sapari di Jayapura, mengatakan, pendataan bagi orang asli Bumi Cenderawasih telah dilakukan di Kabupaten Sarmi, Jayapura dan Merauke.
Menurt dia, segera menyusul Mappi, Waropen serta Pegunungan Bintang. "Pendataan Orang Asli Papua (OAP) ini sangat berguna, terutama untuk penyaluran dana otsus di seluruh Bumi Cenderawasih dapat lebih terarah, setidaknya bisa langsung menyentuh masyarakat yang berada di daerah pedesaan maupun dan perkotaan," katanya.
Menurut Simon, dalam pendataan yang dilakukan oleh pihaknya, ada dua hal yang diperoleh yakni Provinsi Papua akhirnya memiliki data base OAP meliputi nama, tempat tinggal berdasarkan desa atau kampung dan blok sensus yang ada.
"Selain itu, Provinsi Papua juga mampu mengukur situasi yang ada pada masyarakat itu tentang kesehatan, pendidikan dan pendapatan," ujarnya.
Dia menuturkan dengan adanya data base tersebut pada saat pemerintah hendak mengambil kebijakan akan secara langsung fokus kepada OAP yang berhak menerima dana otsus tersebut.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta bupati dan walikota di wilayahnya untuk melakukan pendataan terhadap OAP yang ada di daerahnya masing-masing.
Pendataan terhadap OAP ini bertujuan untuk mengetahui jumlah valid orang asli Papua dari tahun ke tahun di Bumi Cenderawasih pada masing-masing kabupaten/kota. (*)