Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengapresiasi dan mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat untuk pembangunan di Bumi Cenderawasih.
Gubernur Papua Lukas Enembe dalam siaran persnya yang diterima Antara di Jayapura, Rabu mengatakan wilayahnya sudah cukup lama menderita, namun di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo mampu mengubah mulai dari harga bahan bakar minyak (BBM) yang disamakan dengan daerah lain.
"Kemudian menurunkan harga semen di pegunungan, bahkan membuka infrastruktur yang menghubungkan daerah ke daerah lain di pedalaman," katanya.
Menurut Lukas, bahkan kepemilikan divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10 persen baru terealisasi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi, Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM Ignatius Yonan, karena sudah memperjuangkan kepemilikan divestasi saham ini," ujarnya.
Dia menuturkan untuk itu pihaknya menegaskan tidak boleh ada kelompok maupun golongan tertentu yang melakukan manuver untuk mendapat saham PT Freeport Indonesia.
Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI Toni Wardoyo mengatakan PTFI telah menyepakati divestasi saham sebesar 51 persen kemudian pembangunan smelter di mana sebanyak 41 persen untuk pemerintah pusat dan 10 persen untuk Papua yang akan dikelola Pemprov Papua bersama kabupaten di sekitarnya, termasuk masyarakat adat.
"Menteri ESDM sudah melakukan pertemuan dengan CEO Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson dan hasilnya PTFI menyatakan tetap berkomitmen pada hasil negosiasi yang disepakati dengan Pemerintah Indonesia," katanya. (*)
Gubernur Papua Lukas Enembe dalam siaran persnya yang diterima Antara di Jayapura, Rabu mengatakan wilayahnya sudah cukup lama menderita, namun di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo mampu mengubah mulai dari harga bahan bakar minyak (BBM) yang disamakan dengan daerah lain.
"Kemudian menurunkan harga semen di pegunungan, bahkan membuka infrastruktur yang menghubungkan daerah ke daerah lain di pedalaman," katanya.
Menurut Lukas, bahkan kepemilikan divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10 persen baru terealisasi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi, Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM Ignatius Yonan, karena sudah memperjuangkan kepemilikan divestasi saham ini," ujarnya.
Dia menuturkan untuk itu pihaknya menegaskan tidak boleh ada kelompok maupun golongan tertentu yang melakukan manuver untuk mendapat saham PT Freeport Indonesia.
Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI Toni Wardoyo mengatakan PTFI telah menyepakati divestasi saham sebesar 51 persen kemudian pembangunan smelter di mana sebanyak 41 persen untuk pemerintah pusat dan 10 persen untuk Papua yang akan dikelola Pemprov Papua bersama kabupaten di sekitarnya, termasuk masyarakat adat.
"Menteri ESDM sudah melakukan pertemuan dengan CEO Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson dan hasilnya PTFI menyatakan tetap berkomitmen pada hasil negosiasi yang disepakati dengan Pemerintah Indonesia," katanya. (*)