Wamena (Antara Papua) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyarankan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebab berdasarkan hasil evaluasi, pemanfaatan KUR di Papua masih sangat rendah.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan RI, Provinsi Papua, Syarwan di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Rabu, mengatakan, pemerintah pusat menargetkan pemerintah Papua bisa mendorong masyarakat untuk mendapat pinjaman hingga mencapai Rp110 triliun.
Namun hingga memasuki akhir tahun jumlah pinjaman KUR belum mencapai target.
"Untuk Papua nilainya masih kecil sekali, hanya Rp300 miliar sampai saat ini padahal targetnya itu Rp110 triliun. Tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Sekda. mudah-mudahan bisa menggerakan lagi masyarakat supaya ada jiwa wiraswasta di masyarakat karena potensi di sini besar, misalnya, pertanian, itu bisa dioptimalkan," katanya.
Saran itu disampaikan Syarwan usai menyerahkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Jayawijaya atas pengelolaan keuangan tahun 2016 lalu.
Menurut dia, Jayawijaya merupakan salah satu kabupaten di Papua yang dua tahun berturut-turut mendapat opini WTP dan diharapkan agar Jayawijaya terus meningkatkan capaian yang diraih.
"Kami minta untuk capaian ini ditingkatkan lagi. Harapan kami masyarakat bisa terus mengawal supaya nanti penggunaan APBD semakin baik, peran media juga sangat baik untuk mengawal APBD," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jayawijaya Yohanis Walilo mengatakan, penghargaan diberikan kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten sebab melalui kerja sama Jayawijaya bisa mendapat opini WTP atas pengelolaan pemerintahan.
"Ini wujud perhatian pemerintah untuk memotivasi kita untuk ke depan terus lebih baik lagi. Inti dari penyerahan penghargaan ini adalah pengelolaan keuangan transparan, akuntabel dan juga menyampaikan informasi tentang pengelolaan keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat Jayawijaya," katanya.
Selain mengharapkan dukungan masyarakat untuk mempertahankan capaian yang diraih, secara intern pemkab akan melakukan pembenahan kinerja demi peningkatan pelayanan. (*)
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan RI, Provinsi Papua, Syarwan di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Rabu, mengatakan, pemerintah pusat menargetkan pemerintah Papua bisa mendorong masyarakat untuk mendapat pinjaman hingga mencapai Rp110 triliun.
Namun hingga memasuki akhir tahun jumlah pinjaman KUR belum mencapai target.
"Untuk Papua nilainya masih kecil sekali, hanya Rp300 miliar sampai saat ini padahal targetnya itu Rp110 triliun. Tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Sekda. mudah-mudahan bisa menggerakan lagi masyarakat supaya ada jiwa wiraswasta di masyarakat karena potensi di sini besar, misalnya, pertanian, itu bisa dioptimalkan," katanya.
Saran itu disampaikan Syarwan usai menyerahkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Jayawijaya atas pengelolaan keuangan tahun 2016 lalu.
Menurut dia, Jayawijaya merupakan salah satu kabupaten di Papua yang dua tahun berturut-turut mendapat opini WTP dan diharapkan agar Jayawijaya terus meningkatkan capaian yang diraih.
"Kami minta untuk capaian ini ditingkatkan lagi. Harapan kami masyarakat bisa terus mengawal supaya nanti penggunaan APBD semakin baik, peran media juga sangat baik untuk mengawal APBD," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jayawijaya Yohanis Walilo mengatakan, penghargaan diberikan kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten sebab melalui kerja sama Jayawijaya bisa mendapat opini WTP atas pengelolaan pemerintahan.
"Ini wujud perhatian pemerintah untuk memotivasi kita untuk ke depan terus lebih baik lagi. Inti dari penyerahan penghargaan ini adalah pengelolaan keuangan transparan, akuntabel dan juga menyampaikan informasi tentang pengelolaan keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat Jayawijaya," katanya.
Selain mengharapkan dukungan masyarakat untuk mempertahankan capaian yang diraih, secara intern pemkab akan melakukan pembenahan kinerja demi peningkatan pelayanan. (*)