Wamena (Antara Papua) - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayawijaya, Papua, hingga pertengahan Oktober 2017 baru mencapai 58 persen dari target sebesar Rp86 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya Samuel Patasik di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat, mengatakan keterlambatan realisasi PAD karena beberapa organisasi perangkat daerah merupakan instansi baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.
"Misalnya beberapa target PAD yang kita ditetapkan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH), begitu beberapa bidang di sana dialihkan ke struktur baru, berarti harus ada regulasi dan SOP yang baru, sehingga memang menyebabkan kita sedikit lambat," katanya.
Walau penghimpunan PAD dari beberapa sumber kurang efektif karena terjadi penyesuaian setelah perubahan OPD, pihak BPKAD telah memberikan rangsangan bagi OPD lain untuk lebih aktif melakukan pungutan agar target PAD 2017 bisa tercapai.
"Saya melakukan pertemuan rutin dengan SKPD teknis dan bendahara penerimaan agar mereka lebih agresif dan aktif mengejar target," katanya.
Kendati sudah memasuki pertengahan Oktober tahun 2017, ia optimistis target Rp86 miliar bisa terlampaui sebab berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Jayawijaya selalu menghasilakn PAD lebih tinggi dari target.
"Biasanya pada akhir tahun progres realisasi PAD lebih baik dari bulan-bulan sebelum memasuki akhir tahun. Pengalaman kita, PAD selalu melampaui target," katanya.
Sebelumnya pada 10 September lalu, Samuel juga mengatakan segera mengecek kontribusi pelaksanaan Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) 2017 yang menelan anggaran Rp11 miliar, bagi PAD setempat.
"Harus ada PAD dari pelaksanaan FBLB karena pemkab sudah mengeluarkan anggaran besar untuk menyuskeskan kegiatan tersebut," katanya. (*)
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya Samuel Patasik di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat, mengatakan keterlambatan realisasi PAD karena beberapa organisasi perangkat daerah merupakan instansi baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.
"Misalnya beberapa target PAD yang kita ditetapkan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH), begitu beberapa bidang di sana dialihkan ke struktur baru, berarti harus ada regulasi dan SOP yang baru, sehingga memang menyebabkan kita sedikit lambat," katanya.
Walau penghimpunan PAD dari beberapa sumber kurang efektif karena terjadi penyesuaian setelah perubahan OPD, pihak BPKAD telah memberikan rangsangan bagi OPD lain untuk lebih aktif melakukan pungutan agar target PAD 2017 bisa tercapai.
"Saya melakukan pertemuan rutin dengan SKPD teknis dan bendahara penerimaan agar mereka lebih agresif dan aktif mengejar target," katanya.
Kendati sudah memasuki pertengahan Oktober tahun 2017, ia optimistis target Rp86 miliar bisa terlampaui sebab berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Jayawijaya selalu menghasilakn PAD lebih tinggi dari target.
"Biasanya pada akhir tahun progres realisasi PAD lebih baik dari bulan-bulan sebelum memasuki akhir tahun. Pengalaman kita, PAD selalu melampaui target," katanya.
Sebelumnya pada 10 September lalu, Samuel juga mengatakan segera mengecek kontribusi pelaksanaan Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) 2017 yang menelan anggaran Rp11 miliar, bagi PAD setempat.
"Harus ada PAD dari pelaksanaan FBLB karena pemkab sudah mengeluarkan anggaran besar untuk menyuskeskan kegiatan tersebut," katanya. (*)