Timika (Antara Papua) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise meminta pemerintah daerah di Tanah Papua memberikan perhatian khusus terhadap penanganan masalah anak-anak yang terbiasa mengisap "lem aiko aibon".
Ditemui di Timika, Selasa, Yohana mengatakan masalah "anak-anak aibon" menjadi salah satu fenomena bahkan sudah tergolong penyakit sosial yang terjadi di sejumlah kota besar di Papua seperti Jayapura, Timika, Nabire dan lainnya.
"Keberadaan` anak-anak aibon` di Papua juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak. Seharusnya pada usia seperti mereka, mereka harus menerima pendidikan dan kesehatan yang layak, memiliki akses informasi untuk masa depan mereka yang lebih baik, serta mendapat perlindungan dan perhatian dari keluarga. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemda bagaimana mengatasi masalah anak-anak aibon di daerah mereka masing-masing," jelas Yohana.
Menteri asal Papua itu memuji kebijakan dan program sejumlah bupati di Provinsi Papua dan Papua Barat yang berinisiatif membangun gedung kreatif berpola asrama untuk menampung dan mendidik `anak-anak aibon` di wilayahnya.
Melalui program dan kebijakan semacam itu, katanya, diharapkan `anak-anak aibon` juga memiliki akses untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas melalui program pendididikan luar sekolah (kejar paket A, B dan C).
"Ada juga beberapa bupati di Papua yang memprogramkan nikah massal bagi pasangan suami isteri yang belum menikah secara resmi di catatan sipil sehingga mempermudah akses bagi anak-anak ini untuk mendapatka akte kelahiran," ujarnya.
Kementerian PPPA, katanya, ikut membantu menyumbangkan fasilitas seperti drum band, peralatan musik dan sarana olahraga kepada gedung kreatif berpola asrama yang menampung `anak-anak aibon` agar anak-anak tersebut beralih perhatiannya untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat dan produktif untuk perkembangan masa depannya.
"Kami sangat berharap peranan pemda untuk memperhatikan hak-hak anak-anak ini sebab mereka juga anak-anak Indonesia yang perlu mendapat perlindungan dan diperhatikan tumbuh kembangnya," ujar Yohana.
Fenomena `anak-anak aibon` muncul di sejumlah kota besar di Papua sejak era 1990-an seiring dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan di wilayah Papua.
Anak-anak usia SD hingga remaja belasan tahun yang tidak bersekolah atau putus sekolah mengisap lem aiko aibon yang dibeli dengan mudah di toko-toko bangunan untuk tujuan mabuk-mabukan.
Lem aiko aibon tersebut sejatinya digunakan untuk merekatkan kayu. (*)
Ditemui di Timika, Selasa, Yohana mengatakan masalah "anak-anak aibon" menjadi salah satu fenomena bahkan sudah tergolong penyakit sosial yang terjadi di sejumlah kota besar di Papua seperti Jayapura, Timika, Nabire dan lainnya.
"Keberadaan` anak-anak aibon` di Papua juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak. Seharusnya pada usia seperti mereka, mereka harus menerima pendidikan dan kesehatan yang layak, memiliki akses informasi untuk masa depan mereka yang lebih baik, serta mendapat perlindungan dan perhatian dari keluarga. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemda bagaimana mengatasi masalah anak-anak aibon di daerah mereka masing-masing," jelas Yohana.
Menteri asal Papua itu memuji kebijakan dan program sejumlah bupati di Provinsi Papua dan Papua Barat yang berinisiatif membangun gedung kreatif berpola asrama untuk menampung dan mendidik `anak-anak aibon` di wilayahnya.
Melalui program dan kebijakan semacam itu, katanya, diharapkan `anak-anak aibon` juga memiliki akses untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas melalui program pendididikan luar sekolah (kejar paket A, B dan C).
"Ada juga beberapa bupati di Papua yang memprogramkan nikah massal bagi pasangan suami isteri yang belum menikah secara resmi di catatan sipil sehingga mempermudah akses bagi anak-anak ini untuk mendapatka akte kelahiran," ujarnya.
Kementerian PPPA, katanya, ikut membantu menyumbangkan fasilitas seperti drum band, peralatan musik dan sarana olahraga kepada gedung kreatif berpola asrama yang menampung `anak-anak aibon` agar anak-anak tersebut beralih perhatiannya untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat dan produktif untuk perkembangan masa depannya.
"Kami sangat berharap peranan pemda untuk memperhatikan hak-hak anak-anak ini sebab mereka juga anak-anak Indonesia yang perlu mendapat perlindungan dan diperhatikan tumbuh kembangnya," ujar Yohana.
Fenomena `anak-anak aibon` muncul di sejumlah kota besar di Papua sejak era 1990-an seiring dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan di wilayah Papua.
Anak-anak usia SD hingga remaja belasan tahun yang tidak bersekolah atau putus sekolah mengisap lem aiko aibon yang dibeli dengan mudah di toko-toko bangunan untuk tujuan mabuk-mabukan.
Lem aiko aibon tersebut sejatinya digunakan untuk merekatkan kayu. (*)