Timika (Antara Papua) - Kejaksaan Negeri Mimika, Provinsi Papua meneguhkan komitmen dan keseriusannya memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah itu.
"Momentum ini untuk meneguhkan kembali komitmen kita selaku penegak hukum yang memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi semata, tapi juga menegakkan keadilan sebagai wujud partisipasi dalam menciptakan iklim yang kondusif, aman dan tepat sasaran bagi berjalannya pembangunan di berbagai bidang," kata Kajari Mimika Alex Sumarna SH MH saat membacakan amanat Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Arminsyah dalam upacara HAKI 2017, di Timika, Jumat.
Peringatan HAKI sejatinya jatuh pada setiap 9 Desember. Namun karena tahun ini, tanggal itu bertepatan pada hari Sabtu, maka Kejaksaan Agung dan jajarannya melaksanakan upacara peringatan HAKI pada Jumat dengan mengusung tema, "Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera".
Tema tersebut, katanya, bermakna bahwa pemberantasan korupsi merupakan kerja kolektif yang membutuhkan partisipasi luas dan massif. Tidak hanya melibatkan seluruh aparatur penegak hukum, namun juga semua komponen yang ada dalam masyarakat tanpa terkecuali.
Kerja sama dan koordinasi yang sinergis antar lembaga penegak hukum, dan didukung oleh peran serta masyarakat, menurut Alex menjadi suatu kekuatan untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan tindak pidana korupsi. Disamping itu, para aparatur penegak hukum harus selalu menjaga kemurnian integritasnya.
Dengan demikian, pemberantasan korupsi akan berjalan dengan bersih, efektif, efisien, dan proporsional. Ia optimis, dengan keterpaduan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, perilaku koruptif dan budaya korupsi akan berangsur sirna dari Indonesia.
"Memberantas dan mencegah korupsi, kita perlu bergerak bersama. Termasuk masyarakat harus terlibat dalam memberantas dan mencegah korupsi," kata Alex.
Untuk mencegah korupsi, kejaksaan sebagai bagian yang integratif dari percepatan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, telah membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4P). Kehadiran TP4D berupaya merevitalisasi fungsi dan peranan kejaksaan yang secara partisipatoris memberikan pengamanan dan pengawalan agar pelaksanaan program pembangunan dilakukan secara terarah, sehingga penyerapan anggaran menjadi optimal.
Selain menggelar upacara peringatan HAKI 2017, Kejari Mimika juga membagikan stiker ajakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga titik, yakni Traffic Light SP2, Bundaran Tugu Perdamaian Timika Indah, dan Traffic Light Timika Mall. Disusul Lomba Pidato Anti Korupsi tingkat pelajar pendidikan menengah pada Senin (11/12) pekan depan. (*)
"Momentum ini untuk meneguhkan kembali komitmen kita selaku penegak hukum yang memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi semata, tapi juga menegakkan keadilan sebagai wujud partisipasi dalam menciptakan iklim yang kondusif, aman dan tepat sasaran bagi berjalannya pembangunan di berbagai bidang," kata Kajari Mimika Alex Sumarna SH MH saat membacakan amanat Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Arminsyah dalam upacara HAKI 2017, di Timika, Jumat.
Peringatan HAKI sejatinya jatuh pada setiap 9 Desember. Namun karena tahun ini, tanggal itu bertepatan pada hari Sabtu, maka Kejaksaan Agung dan jajarannya melaksanakan upacara peringatan HAKI pada Jumat dengan mengusung tema, "Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera".
Tema tersebut, katanya, bermakna bahwa pemberantasan korupsi merupakan kerja kolektif yang membutuhkan partisipasi luas dan massif. Tidak hanya melibatkan seluruh aparatur penegak hukum, namun juga semua komponen yang ada dalam masyarakat tanpa terkecuali.
Kerja sama dan koordinasi yang sinergis antar lembaga penegak hukum, dan didukung oleh peran serta masyarakat, menurut Alex menjadi suatu kekuatan untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan tindak pidana korupsi. Disamping itu, para aparatur penegak hukum harus selalu menjaga kemurnian integritasnya.
Dengan demikian, pemberantasan korupsi akan berjalan dengan bersih, efektif, efisien, dan proporsional. Ia optimis, dengan keterpaduan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, perilaku koruptif dan budaya korupsi akan berangsur sirna dari Indonesia.
"Memberantas dan mencegah korupsi, kita perlu bergerak bersama. Termasuk masyarakat harus terlibat dalam memberantas dan mencegah korupsi," kata Alex.
Untuk mencegah korupsi, kejaksaan sebagai bagian yang integratif dari percepatan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, telah membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4P). Kehadiran TP4D berupaya merevitalisasi fungsi dan peranan kejaksaan yang secara partisipatoris memberikan pengamanan dan pengawalan agar pelaksanaan program pembangunan dilakukan secara terarah, sehingga penyerapan anggaran menjadi optimal.
Selain menggelar upacara peringatan HAKI 2017, Kejari Mimika juga membagikan stiker ajakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga titik, yakni Traffic Light SP2, Bundaran Tugu Perdamaian Timika Indah, dan Traffic Light Timika Mall. Disusul Lomba Pidato Anti Korupsi tingkat pelajar pendidikan menengah pada Senin (11/12) pekan depan. (*)