Timika (Antaranews Papua) - Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) mendorong pengaktifan kembali layanan kesehatan di Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, yang sempat terhenti sejak evakuasi tenaga kesehatan dari wilayah itu, pada 27 Oktober 2017.

Wakil Sekretaris Eksekutif Pendukung LPMAK Kris Ukago di Timika, Jumat, mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian tentang perkembangan terbaru situasi kamtibmas di wilayah perkampungan di Distrik Tembagapura pascateror penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) beberapa waktu lalu.

"Tentu fokus utama kami yaitu pengaktifan kembali layanan kesehatan di wilayah itu sesegera mungkin. Namun hal itu tentu dapat dilakukan jika sudah mendapat izin dari pihak terkait. Kita akan pantau terus hingga Januari 2018," kata Kris.



Selain layanan kesehatan, LPMAK juga terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika untuk mencari solusi terkait ratusan siswa PAUD, SD dan SMP Inpres Banti yang juga sejak 27 Oktober 2017 tidak dapat bersekolah lantaran guru dievakuasi dari tempat itu bersama dengan tenaga medis.

"Kalau untuk pendidikan tentu melalui kerja sama dengan pihak pemerintah karena di sana sekolah milik pemerintah. LPMAK akan mendukung jika SKPD terkait membutuhkan dukukungan dari kami," ujar Kris.

Menurut Kris, situasi yang dialami warga Kampung Banti tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, kendati di kota Tembagapura tersedia rumah sakit milik PT Freeport.

Warga yang membutuhkan layanan kesehatan harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki selama satu hingga dua jam untuk bisa sampai ke Tembagapura.

Sedangkan untuk layanan pendidikan kini ratusan siswa khusus yang duduk di bangku kelas VI SD dan III SMP dikhawatirkan tidak dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir sekolah atau lebih parah lagi tidak dapat mengikuti ujian akhir kelulusan.



"Intinya LPMAK akan siap mendukung jika pemerintah meminta dukungan dari LPMAK. Sementara memang kita masih membangun komunikasi dengan pihak SKPD terkait, mudah-mudahan awal Januari sudah ada jalan keluar karena memang fokus utama yaitu kesehatan dan pendidikan yang harus segera berjalan selain kebutuhan sembako yang sementara disalurkan di sana," kata Kris. (*)

Pewarta : Jeremias Rahadat
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024